Polemik panjang utang pemerintah tembus Rp 4.034 triliun

Merdeka.com - Masalah utang pemerintah saat ini menjadi perdebatan sejumlah pihak. Jumlah utang tersebut tergolong besar, di mana hingga akhir Februari 2018, utang tersebut tercatat mencapai Rp 4.034 triliun.

Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli bahkan ‎meminta pemerintah untuk berhati-hati mengelola utang. Jumlah utang tersebut bahkan menjadi lampu kuning bagi pemerintah untuk mulai membenahinya.

Rizal menyebut, salah satu indikator utang ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah yaitu soal keseimbangan primer (primary balance) yang negatif. Artinya, sebagian bunga utang dibayar bukan dari pendapatan, melainkan utang baru.

Dia menjelaskan, Debt Service Ratio (DSR) terhadap kinerja ekspor juga turut berkontribusi pada kurang produktifnya utang luar negeri Indonesia. DSR Indonesia kini sudah menyentuh 39 persen, sedangkan rasio pajak (tax ratio) baru sebesar 10,4 persen, lebih rendah dari sejumlah negara di ASEAN.

"Tax ratio hanya 10 persen, karena pengelolaan fiskal tidak prudent," ujar dia.

Indikator lainnya, lanjut dia, yaitu trade account, service account, dan current account yang juga menunjukkan indikator negatif. Serta masalah suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed Fund Rate yang membuat nilai tukar rupiah terus tertekan. ‎ "Itulah salah alasan utama kenapa kurs rupiah terus anjlok," lanjut dia.

Oleh sebab itu, menurut Rizal Ramli, masalah utang pemerintah ini sudah tidak bisa lagi dikesampingkan. Pemerintah harus segera mencari cara untuk bisa menekan lonjakan utang tersebut. "Itu sudah lampu kuning. Sudah gali lubang tutup jurang," ujar dia.

Namun demikian, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti pun menanggapi pernyataan dari ekonom senior tersebut. Menurutnya, utang Indonesia sangat aman. Hal tersebut dipastikan dengan adanya pemeringkatan dari lembaga pemeringkat dunia seperti Moodys, Fitch, S&P, JCRA dan Rating & Investment yang menyatakan bahwa Indonesia telah masih dalam kategori investment grade.

Pemeringkatan tersebut menggunakan standar perbandingan antar negara-negara di dunia, Indonesia memiliki rasio utang terhadap PDB dan defisit APBN yang relatif kecil dan hati-hati. "Mengapa menolak menggunakan indikator yang digunakan untuk membandingkan antara negara?" jelas Nufransa, Senin (9/4).

Rizal Ramli juga menyebut bahwa pemerintah menggunakan metode gali lubang tutup jurang, hal tersebut juga langsung dibantah.

Pemerintah justru terus melakukan penurunan defisit APBN dan primary balance. Sejak tahun 2012, pemerintah sudah mengalami defisit keseimbangan primer. Nufransa pun menjabarkan dalam 5 tahun terakhir, tahun 2013 Rp -98,6 triliun, 2014 Rp -93,3 triliun , tahun 2015 Rp -142,5 triliun, 2016 Rp -125,6 triliun, tahun 2017 Rp -121,5 triliun.

Sejak pertengahan 2016, Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai mengendalikan arah negatif tersebut secara hati-hari agar tidak mengganggu pemulihan ekonomi.

Dengan demikian dalam beberapa tahun ke depan diproyeksikan defisit akan makin mengecil dan primary balance akan makin seimbang atau bahkan mencapai surplus.

Selain itu, yield surat utang pemerintah pada 2016-2017 justru menurun sewaktu US Fed Rate meningkat tiga kali.

Sementara itu, Peneliti Lingkar Studi Perjuangan Gede Sandra menyatakan, untuk melihat kondisi utang pemerintah aman atau tidak banyak indikator yang harus dilihat.

Jika berkaca menjelang krisis finansial pada 1997-1998, di mana saat itu seluruh lembaga pemeringkat juga memberikan investment grade pada Indonesia. Standard & Poor’s pada Desember 1997 memberikan rating BBB-, Moody’s memberi rating Baa3. Fitch pada Juni 1997 memberi rating BBB-.

"Pada 1997, seluruh ekonom di lembaga pemerintah, termasuk juga para ekonom asing, meramalkan perekonomian Indonesia sehat-sehat saja. Hanya ada satu ekonom Indonesia yang kritis terhadap rentannya situasi internal perekonomian Indonesia, dan kemudian ramalannya terbukti benar, yaitu Rizal Ramli," ungkap dia.

Selain itu, Gede Sandra juga menyoroti tingkat bunga (yield) surat utang Indonesia. Indonesia seharusnya dapat menghindari kerugian akibat pemasangan yield ketinggian selama ini.

Dia membandingkan Vietnam yang memiliki rating di bawah Indonesia, ternyata tingkat yield surat utang Indonesia masih lebih tinggi 1 persen dibanding negara tersebut.

"Ini Rizal Ramli sudah memberi solusi agar Menteri Keuangan menukar utang-utang Indonesia yang bunganya ketinggian dengan utang yang bunganya lebih rendah," tandas dia.

Reporter: Septian Deny

Sumber: Liputan6.com (mdk/idr)