Ramai soal Pramugari Dilarang Pakai Jilbab, Begini Penjelasan Manajemen Lion Air

Merdeka.com - Tidak ada aturan baku yang melarang pramugari mengenakan jilbab atau kerudung saat bertugas di kabin. Penggunaan jilbab sangat diperbolehkan sepanjang desainnya benar dan tidak mengganggu ketika terjadi keadaan darurat.

Bahkan untuk rute penerbangan khusus, para pramugari yang bertugas mengenakan kerudung. Hal ini pun diamini Corporate Communications Lion Air Group, Danang Mandala. Beberapa rute khusus penerbangan Lion Air Group wajib mengenakan kerudung saat bertugas di kabin pesawat

“Rute-rute ke Aceh dan ke Arab Saudi ini wajib memakai kerudung,” kata Danang saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Selasa (7/2).

Danang menjelaskan penggunaan kerudung oleh pramugari ini wajib untuk rute-rute dari dan ke Aceh dan Arab Saudi. Hal ini sebagai upaya menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah setempat.

“Kalau saat ini masih disesuaikan dengan pola standar yang ada,” kata dia.

Sementara itu terkait penggunaan jilbab bagi pramugari muslim saat bertugas masih dalam proses diskusi. Sehingga untuk penggunaan seragam bagi pramugari Lion Air Group masih sesuai dengan kebijakan yang ada.

“Mengena jilbab ini kami masih koordinasi di internal, nanti kalau sudah ada perkembangan kita akan sampaikan,” kata Danang.

Sebelumnya, maskapai penerbangan Garuda Indonesia mendapat masukan dari komisi VI DPR RI agar merevisi aturan seragam awak kabin, sehingga para pramugari muslim dapat mengenakan jilbab mereka sesuai tuntunan syariat Islam.

Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi Gerindra Andre Rosiade memberi masukan untuk merevisi aturan yang tidak mengizinkan bagi pramugari Muslim mengenakan jilbab.

Andre mengatakan banyak pramugari Muslim di Garuda Indonesia sehari-harinya mengenakan jilbab, namun mereka harus mencopot jilbabnya ketika bertugas sebagai pramugari Garuda Indonesia.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut aneh terkait informasi yang mengatakan adanya maskapai penerbangan di Indonesia yang melarang pramugari mengenakan jilbab saat bertugas. Bila larangan penggunaan jilbab tersebut benar ada, maka larangan itu tidak relevan.

"Jadi kalau ada larangan berjilbab agak aneh, saya kira kita cek lagi, perlu diteliti itu," kata Wapres Ma'ruf Amin di Istana Kepresidenan Yogyakarta dikutip dari Antara, Sabtu (4/2).