Sejak 2013, 550.000 hektare sawah hilang akibat alih fungsi untuk properti

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) hari ini menggelar rapat terbatas terkait data lahan dan stok produksi beras di Indonesia. Rapat tersebut antara lain dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto.

Menko Darmin mengatakan, secara spesifik rapat tersebut membahas mengenai ketersediaan lahan sawah untuk padi di Indonesia. Di mana sejak 2013 terjadi penurunan lahan baku sawah dari 7,75 juta hektare (ha) menjadi 7,1 juta ha di 2018.

"Lahan baku sawah itu disiapkan oleh BPS kerjasama dengan BIG dan Lapan. Hasilnya adalah kalau tahun 2013 bilang lahan baku sawah kita adalah 7,750, hasil pemotretan terakhir lahan baku sawah kita adalah 7,1 juta ha. Turun dari tadinya 7,750 menjadi 7,1. Data per sekarang," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/10).

Selain lahan baku sawah, luas panen sawah juga mengalami penurunan. Hasil perhitungan BPS dan BBPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) mencatat, luas panen tahun ini hanya sebesar 10,9 juta ha. Artinya lahan baku sebesar 7,1 juta ha hanya ditanami sebanyak 1,54 kali setahun.

"Hasilnya, dari 7,1 juta lahan baku itu, tahun ini luas panennya adalah 10,9 juta ha. Berarti kalau kamu bagi 10,9 dengan 7,1 dapatnya 1,54 artinya 54 persennya dari sawah ditanami dua kali tahun ini. 100 nya persen sekali," jelas Menko Darmin.

Adapun penurunan lahan baku sawah ini disebabkan oleh pembangunan perumahan dan pabrik yang semakin cepat setiap tahun. "(Turun) karena berubah jadi rumah, jadi jalan, jadi pabrik. Namanya juga keperluan tanah itu macam-macam bukan hanya untuk sawah, orang perlu bikin jalan tol, perlu bikin perumahan real estate, perlu bikin apa lagi bikin pabrik, tidak bisa ditahan itu," tandasnya.