Sidang Paripurna DPR Sepakati UU APBN 2022, Berikut Isinya
Merdeka.com - DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang atau RUU APBN 2022 ditetapkan menjadi UU APBN 2022. Persetujuan itu dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2021-2022.
Dalam laporan yang dibacakan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah, persetujuan diberikan oleh Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, dan PPP. Sementara Fraksi PKS menyetujui dengan 27 catatan.
Said Abdullah mengemukakan, salah satu poin asumsi makro dalam UU APBN 2022 terkait target pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5,2 persen. Menurutnya, itu target yang realistis setelah ekonomi nasional bisa bangkit dari resesi pada kuartal II 2021 lalu.
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang dilantik menjadi anggota DPR RI? Kehadiran Verrell di kursi parlemen kali ini menjadi simbol terwujudnya cita-cita yang ia bangun sejak duduk di bangku sekolah.
-
Kenapa DPR pentingkan target RPJMN 2020-2024? 'Asumsi dan sasaran pembangunan yang kita bahas hari ini sangatlah menentukan apakah kita bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi, inflasi, target pengurangan tingkat pengangguran, hingga pengurangan kemiskinan yang ditargetkan dalam RPJMN.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
"Walaupun pada triwulan III 2021 pertumbuhan ekonomi akan kembali terkoreksi, namun kita optimis pertumbuhan ekonomi tahun 2021 akan mencapai kisaran paling tidak 3,7-4,5 persen. Inilah modal untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen pada tahun 2022," ujarnya, Kamis (30/9).
Selain itu, asumsi makro yang telah disepakati DPR dan pemerintah dalam UU APBN 2022 antara lain:
- laju inflasi 3 persen- nilai tukar rupiah Rp 14.350 per dolar AS- harga minyak mentah USD 63 per barel- lifting minyak bumi 703 ribu barel per hari- lifting gas bumi 1.036 ribu barel setara minyak per hari
Adapun target pembangunan yang juga disepakati yakni:
- tingkat pengangguran terbuka 5,5-6,3 persen- tingkat kemiskinan 8,5-9 persen- gini rasio 0,376-0,378- indeks pembangunan manusia 73,41-73,47- nilai tukar petani 103-105- nilai tukar nelayan 104-106
Pendapatan negara pada UU APBN 2020 diproyeksikan meningkat seiring prospek pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi perpajakan.
Anggaran pendapatan negara sebesar Rp 1.846 triliun, terdiri atas target penerimaan pajak Rp 1.510 triliun (lebih tinggi Rp 3 triliun dari target perpajakan yang diusulkan dalam RAPBN 2022), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 335 miliar.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.
Baca SelengkapnyaPuan menjelaskan DPR telah menjalankan transformasi dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi memutuskan Otorita IKN menjadi mitra kerja Komisi II DPR.
Baca SelengkapnyaPuan memaparkan, DPR bersama Pemerintah dalam masa sidang 2023-2024 telah berhasil menyelesaikan 63 judul Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani menangis ketika meminta maaf dalam rapat paripurna DPR terakhir.
Baca SelengkapnyaDalam rapat paripurna memperingati HUT ke-78 DPR RI, Ketua DPR Puan Maharani tampil mengenakan batik berwarna kuning emas.
Baca SelengkapnyaMaka dalam membentuk Undang-Undang, harus dilakukan meaningful participation.
Baca SelengkapnyaRapat paripurna kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani
Baca SelengkapnyaPuan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan DPR dan Pemerintahan telah sepakat memberikan ruang baru pada APBN 2025 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih selanjutnya.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani menyebut DPR RI Periode 2019-2024 telah mengesahkan 225 RUU menjadi undang-undang.
Baca SelengkapnyaMenurut Puan, pengkajian mendalam diperlukan agar menghasilkan keputusan secara komprehensif.
Baca Selengkapnya