Sri Mulyani beberkan 5 tantangan pertumbuhan ekonomi Asia Timur

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu pembicara dalam seminar regional, Resurgent East Asia: Adapting Its Developing Model to a Changing World, yang juga dihadiri Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng dan mantan Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu.

Dalam acara tersebut, dia mengatakan kemajuan ekonomi di kawasan Asia Timur masih menghadapi lima tantangan yang belum juga menemukan solusinya. Kelima tantangan itu adalah kemiskinan, kesenjangan, tata kelola, perubahan iklim dan infrastruktur.

"Mengurangi kemiskinan masih menjadi agenda yang belum selesai di banyak negara. Bahkan di negara dengan pendapatan per kapita yang relatif tinggi. Di Indonesia sendiri dalam sejarah untuk pertama kalinya kemiskinan di bawah angka 10 persen," kata Sri Mulyani melalui keterangan resminya, di Bali, Rabu (10/10).

Dia menjelaskan, kesenjangan pendapatan semakin meningkat karena perekonomian yang tidak inklusif di negara Asia Timur. Isu tata kelola, termasuk pelayanan publik yang buruk, lemahnya lembaga pemerintahan dan korupsi, masih menjadi tantangan di kawasan ini.

Selain itu kawasan Asia Timur mengalami peningkatan jumlah maupun dampak dari cuaca yang ekstrem seperti banjir, kekeringan dan serangan gelombang panas memperburuk situasi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi juga diperparah oleh ketidak efisienan infrastruktur.

Kelambanan pertumbuhan ekonomi kawasan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni keseimbangan baru perekonomian China, bertambah tuanya populasi, dan proteksi perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara maju. Dengan demikian, pemerintah terus mengoptimalkan keuntungan dari globalisasi dan kemajuan teknologi.

"Kita harus pastikan kerangka kerjasama internasional dan pendekatan multilateral dijalankan kepada setiap negara agar tercipta level of playing field yang dapat menghindari langkah-langkah proteksionisme. Kita juga harus menghindari pembuatan kebijakan yang distortif dan rembesan negatif yang akan meningkatkan ketegangan di negara Asia Timur," imbuhnya.

Dia berharap, negara-negara Asia Timur dapat bersama-sama menyalurkan aspirasi agar perekonomian global menjadi lebih baik. Selain itu, para pembuat kebijakan harus mengadopsi yang mengedepankan inklusifitas sosial.

Misalnya, mengurangi ketidakseimbangan terhadap peluang, kesempatan kerja dan meningkatkan akses kepada pendidikan, pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Menkeu juga mengingatkan agar kemajuan teknologi dapat mengedepankan inkulisifitas.

"Di Indonesia kita bisa menyaksikan peran yang besar dari teknologi digital yang menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan. Misalnya dengan menghubungkan antara sektor informal dengan sektor ekonomi formal," jelasnya.

Selain itu, strategi yang perlu dikedepankan adalah peningkatan peran serta perempuan. Mengutip laporan ADB, saat ini angkatan kerja perempuan Asia hanya setengahnya yang bekerja, sementara untuk pria, hampir 80 persen angkatan kerja yang bekerja.

"Jika ini tidak diselesaikan maka ongkosnya akan besar bagi perekonomian global, kira-kira 4,5 triliun dolar AS pada tahun 2025 menurut survey McKinsey," tandas Sri Mulyani.