Tak Mau Rusak Habitat Bekantan, Menteri PUPR Modifikasi Jalur Logistik Ibu Kota Baru

Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadi Moeljono akan mengkaji kembali rencana pembangunan infrastruktur berupa jalan di ibu kota negara baru. Sebab, dia mendapat informasi hulu dari Teluk Balikpapan merupakan habitat asli bekantan.

"Itu tidak boleh disentuh, harus bikin konektivitas dulu," kata Basuki di Jakarta, Rabu (25/12).

Semula pelabuhan di Teluk Balikpapan direncanakan akan jadi jalur transportasi logistik pembangunan ibu kota. Lantaran mengganggu habitat bekantan, maka perlu dicari alternatif lain.

"Tadinya kan mau lewat teluk supaya lebih dekat tapi ternyata itu daerah bekantan. Jadi kita selamatkan bekantan," katanya.

Menteri Basuki rencananya akan mengunjungi daerah tersebut pada 27 Desember mendatang. Tak sendiri, Basuki akan ditemani para arsitek pemenang sayembara ibu kota baru. Salah satunya Sofian Sibarani arsitek dari Urban+ yang memenangkan sayembara dengan desain 'Nagara Rimba Nusa'.

Tujuannya ingin menyesuaikan desain tiga arsitek tersebut dengan lokasi calon ibukota baru. Dia berharap setelah kunjungan tersebut tiga karya anak bangsa itu bisa disinergikan.

Bangun Perumahan PNS di Ibu Kota Baru

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah akan mulai membangun perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama gedung-gedung pemerintah dan prioritas di kawasan Ibu kota baru pada awal tahun 2021.

"Setelah penetapan lokasi dan kebutuhan bangunan-bangunan khusus dan/atau prioritas, termasuk bagi perumahan ASN yang akan mulai dibangun pada awal tahun 2021," ujar Basuki Hadimuljono, di Jakarta, dikutip Antara, Senin (23/12).

Nantinya, Kementerian PUPR akan menggelar sayembara desain bangunan pemerintahan, baik secara terbuka maupun terbatas pada Semester II tahun 2020.

"Kementerian PUPR akan menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan/RTBL (Urban Design Guidelines/UDGL) pada kawasan atau klaster-klaster utama pada kawasan Ibu Kota Negara (K-IKN) seluas 40.000 hektar, dan menyusun model atau pedoman pengendalian pertumbuhan kawasan (Development Control-Plan) pada kawasan Perluasan Ibu Kota Negara (KP-IKN) seluas 256.000 hektar)," katanya.

Selain itu, pihaknya juga akan menyusun desain dasar atau basic design untuk sektor-sektor jalan dan jembatan, sumber daya air, serta sektor infrastruktur permukiman. "Untuk akses jalan utama menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP, sekaligus akan dilakukan persiapan proses Design and Build," ujarnya.