Fitra: Posisi Menkeu sebaiknya tidak diisi dari partai politik
Merdeka.com - Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) menyatakan penunjukan Hatta Rajasa sebagai pelaksana tugas (Plt) menteri keuangan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan kesalahan. Pasalnya, posisi menteri keuangan tidak pernah diisi dari kalangan partai politik.
"Iya kecacatan itu. Kalau orang partai diangkat jadi Menkeu akan jadi apa negara ini," ujar Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Ucok Sky Khadafi, saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Sabtu (20/4).
Menurut Ucok, jabatan Menkeu sangat rawan jika dipegang oleh orang partai. Pasalnya, Menkeu sebagai bendahara umum negara sangat erat kaitannya dengan pembagian jatah anggaran. Hal itu rawan kepentingan.
-
Apa tugas berat seorang Menteri Keuangan? Faisal Basri menyampaikan tugas berat seorang Menkeu adalah mengelola pendapatan, mengelola pengeluaran, menyeleksi alokasi anggaran. Hingga akhirnya memastikan anggaran negara digunakan sesuai dengan tujuannya.
-
Kenapa Prabowo tidak mau pilih Menteri Keuangan dari partai? 'Saya rasa Pak Prabowo juga akan mempertimbangkan itu. Artinya dia tidak akan ambil orang sembarangan. Tidak akan ambil orang partai, saya pikir itu. Lebih merupakan harapan,' kata Faisal.
-
Kenapa Thomas Djiwandono dipilih jadi Wakil Menteri Keuangan? Posisi Wakil Menteri yang akan dilantik adalah penambahan Wakil Menyeri Keuangan, pengangkatan Wakil Menteri Investasi dan pergantian Wakil Menteri Pertanian.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Siapa calon Menkeu Prabowo? Prabowo didampingi sejumlah pejabat, yang salah satunya dikabarkan sebagai calon menteri keuangan.
-
Apa posisi calon menteri Prabowo? Prabowo didampingi sejumlah pejabat, yang salah satunya dikabarkan sebagai calon menteri keuangan.
"Itu bahaya, nanti itu tidak ada keadilan karena berjalan pada partainya sendiri," tuturnya.
Posisi Menkeu, lanjutnya, sebaiknya dipegang kalangan profesional. Sedangkan orang-orang partai lebih baik ditaruh pada pos-pos kementerian yang bersifat teknis, seperti Kementerian Perhubungan.
Dia tidak yakin Hatta Rajasa, yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, itu berhasil mengemban tugas sebagai Menkeu. "Lebih baik yang profesional saja. Jangan dari partai, norak. Orang partai tidak begitu baik selama ini," tegasnya. (mdk/bmo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Megawati menilai, saat ini politik hanya digunakan untuk penggalangan kekuatan untuk kekuasaan belaka.
Baca SelengkapnyaMahfud meminta pejabat di daerah yang masih aktif mengenalnya tidak ikut membantunya dalam memberikan fasilitas berkampanye.
Baca SelengkapnyaHendropriyono menganggap orang toxic adalah pihak yang anti kemapanan.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Mahfud MD, menyindir orang-orang yang kerap berburu jabatan.
Baca SelengkapnyaMK menyatakan, pengurus parpol yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung harus lebih dulu berhenti dari kepengurusan parpol sekurang-kurangnya 5 tahun.
Baca SelengkapnyaKetika pejabat turun dalam kontestasi politik sangat sulit menghindari conflict of interest
Baca SelengkapnyaHal ini dikatakan Mahfud dalam sambutannya di Rakor Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam Rangka Pengamanan Pemilu Tahun 2024, Rabu (27/9).
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Mahfud Md memberikan arahan kepada pejabat dan pegawai Kemenko Polhukam agar tetap netral
Baca SelengkapnyaMaksud dari orang toxic, menurut Mahfud, adalah orang yang memiliki riwayat korupsi
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaNahdlatul Ulama tidak ingin terlibat dalam politik praktis.
Baca SelengkapnyaMegawati Sentil Partai Politik Rebutan Jatah Menteri, Ini Ucapannya
Baca Selengkapnya