Upah buruh Kalimantan Timur naik paling tinggi di Indonesia
Merdeka.com - Kenaikan penghitungan komponen hidup layak (KHL) tahun ini telah menyebabkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di seluruh Indonesia. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan paling signifikan yaitu 48,86 persen menjadi Rp 1.752.073 per bulan.
Masih dari data yang sama, Provinsi DKI Jakarta menduduki UMP tertinggi, yaitu Rp 2,2 juta. Sementara untuk kenaikan paling rendah dialami oleh Provinsi Sulawesi Barat yang hanya naik 3,37 persen menjadi Rp 1.165.000 per bulan.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan penetapan UMP tersebut hanya dasar untuk penetapan buruh yang masih lajang dan masa kerja kurang dari satu tahun. "Upah minimum hanya sekadar jaring pengaman sosial," ujar menteri yang akrab dipanggil Cak Imin itu seperti yang dikutip dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/2).
-
Siapa yang protes soal UMP? Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan mogok nasional awalan ini melibatkan sejumlah pabrik di kawasan industri di seluruh Indonesia.
-
Apa itu UMP 2025? Pemerintah telah mulai memberikan sinyal terkait penetapan Upah Minimal Provinsi untuk tahun 2025 (UMP 2025).
-
Apa prinsip Anies untuk penetapan UMP? Anies menyampaikan, bila kenaikan UMP buruh tidak menggunakan prinsip keadilan, maka akan timbul ketimpangan.
-
Kenapa buruh Semarang menolak Tapera? 'Setelah 50 tahun, uang iuran itu baru akan terkumpul Rp48 juta. Lima puluh tahun lagi, mana ada harga rumah Rp48 juta. Rumah saat ini paling murah saja Rp155 juta. Jadi ini cuma akal-akalan pemerintah saja. Menurut kami ini bukan jaminan sosial,' kata Aulia Hakim, sekretaris KSPI Jateng, mengutip YouTube Liputan6 pada Senin (10/6).
-
Kenapa UU No. 22 Tahun 2014 dicabut? Namun, penolakan secara masif dilakukan masyarakat hingga menyebabkan UU tersebut dicabut dan Perppu No. 1 Tahun 2014 dikeluarkan yang kemudian disahkan menjadi UU No. 1 Tahun 2015.
-
Siapa yang menolak IUP batubara? Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta Muhammadiyah untuk menolak jatah IUP pertambangan batubara dari pemerintah.
Sementara untuk masa kerja lebih dari satu tahun dan telah berkeluarga, Cak Imin mengatakan, hal itu disepakati secara bipartit antara pengusaha dan pekerja.
Tahun ini, kenaikan UMP secara rata-rata di 33 provinsi mencapai 18,32 persen. Kenaikan tersebut lebih besar dibanding tahun lalu yaitu 10,27 persen. Menurut data Kemenakertrans, pencapaian UMP terhadap KHL di 33 provinsi mencapai 89,78 persen, sisanya tidak memenuhi standar KHL.
Dari seluruh provinsi di Indonesia, terdapat empat provinsi yang tidak menetapkan UMP, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. (mdk/rin)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nominal ini naik dengan presentasi kenaikan 4,74 persen dari tahun 2023 yang hanya Rp3.356.109.
Baca SelengkapnyaKemenaker meminta seluruh Gubernur segera mengumumkan kenaikan UMP 2024.
Baca SelengkapnyaTercatat sudah ada 33 provinsi yang menetapkan kenaikan UMP 2024.
Baca SelengkapnyaTercatat sudah ada 33 provinsi yang mengumumkan kenaikan UMP 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah memutuskan untuk menaikkan UMP di 2024.
Baca SelengkapnyaPadahal, buruh menuntut kenaikan UMP hingga 15 persen di tahun depan.
Baca SelengkapnyaPenetapan UMK di Jatim diwarnai aksi demo rombongan buruh.
Baca SelengkapnyaPenetapan ini berdasarkan perhitungan bersama dewan pengupahan menggunakan formula baru Kemenaker yang tertuang dalam PP Nomor 51 Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaPemprov Kaltim telah menetapkan UMP tahun 2024 sebesar Rp3.360.858.
Baca SelengkapnyaKelompok buruh terus mendesak agar upah minimum provinsi atau UMP 2024 bisa naik hingga 15 persen.
Baca SelengkapnyaKemenaker meminta Gubernur mengumumkan kenaikan UMP 2024, paling lambat hari ini.
Baca SelengkapnyaUMP di Papua Barat untuk tahun 2024 naik Rp111.000 dari UMP tahun 2023.
Baca Selengkapnya