Follow
Wamenkeu dorong akuntan awasi penyaluran dana desa
Merdeka.com - Pemerintah mendorong akuntan terlibat dalam pengawasan penyaluran dana desa. Tahun ini, anggaran dana desa naik lebih dari dua kali lipat dari sebelumnya Rp 20,7 triliun menjadi Rp 46,98 triliun.
"Akuntan juga diharap bisa mengarap dana desa yang sekarang menjadi program salah satu pemerintah. Dulu mungkin nggak ada evaluasi untuk dana desa sekarang sudah ada," ujar Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo sat membuka "seminar 'Pilar Kompetensi Akuntan dalam Arsitektur Profesi Akuntan Indonesia" di kantornya, Jakarta, Senin (23/2).
Indonesia memiliki sekitar 74 ribu desa. Setiap desa mendapatkan dana sekitar Rp 600 juta hingga Rp 800 juta. Naik dari sebelumnya, rata-rata Rp 300 juta per desa.
-
Apa dampak kenaikan gaji perangkat desa? Kenaikan gaji juga akan meningkatkan tingkat profesionalisme aparatur desa. Ketika gaji yang diterima mencerminkan nilai dari pekerjaan yang dilakukan, perangkat desa akan merasa lebih dihargai dan terdorong untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya.
-
Kenapa Desa Sukojati dapat tambahan dana? Selain pengelolaannya baik, Desa Sukojati juga telah ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi dari KPK. Ini yang menjadi poin plus sehingga mendapatkan tambahan DD lebih besar dari lainnya,' urai Faishol.
-
Kenapa gaji perangkat desa dinaikkan? Menurutnya, langkah tersebut adalah wujud apresiasi dari pemerintah daerah terhadap kerja perangkat desa. Dengan harapan, kinerja perangkat desa bisa menjadi lebih baik.
-
Bagaimana DANA terus bertumbuh secara signifikan? Selain melalui jumlah penggunanya, pertumbuhan yang signifikan juga ditandai dengan melonjaknya jumlah UMKM mitra DANA Bisnis yang kini mencapai 700 ribu dan rata-rata transaksi harian yang meningkat sebesar 102 persen (YoY).
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Kenapa dana Pemilu 2024 lebih tinggi dari Pemilu sebelumnya? Perbedaan jumlah anggaran salah satunya disebabkan adanya kenaikan honorium Badan Adhoc, yakni petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Menurut Mardiasmo, ada tiga syarat untuk menjadi akuntan profesional. Yaitu, pendidikan, pelatihan dan Uji Kompetensi.
"Jangan takut sama akuntan dari negara yang lain, ini kita harus lebih dengan keberadaan akuntan yang banyak. Makanya mahasiswa jurusan akuntansi harus lebih progresif dan berani untuk meningkatkan mutu." (mdk/yud)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Tahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.
Baca Selengkapnya
Peningkatan gaji aparatur desa menjadi salah satu isu yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Baca Selengkapnya
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca Selengkapnya
Pelaku diduga menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi saat menjabat sebagai Kades.
Baca Selengkapnya
Penghargaan diserahkan langsung Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Baca Selengkapnya
Pada kesempatan yang sama, Mensos juga memaparkan capaian kinerja tahun 2023, dengan serapan anggaran sebesar 64,36%.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mencatat anggaran program bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496 triliun.
Baca Selengkapnya
Penggunaan anggaran tersebut harus tetap dilakukan secara hati-hati seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Meningkatnya transfer daerah dari APBN 2024 juga sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah.
Baca Selengkapnya