Wacana larangan soal penggunaan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah menuai pro kontra. Menteri Agama Fachrul Razi menyebut cadar bukan tolak ukur ketakwaan seseorang.
Sementara Wapres Ma'ruf Amin berpendapat, wacana tersebut tak ada hubungannya dengan pemberantasan radikalisme. Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan sebenarnya sudah ada aturan terkait tata tertib berpakaian para ASN.
Menpan RB Azwar Anas telah menyiapkan sanksi bagi ASN tak netral selama Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
ASN dilarang like dan komen di akun media sosial capres-cawapres.
Baca Selengkapnya
"Sebenarnya kita mengawasi semua kegiatan, mulai dari masjid lembaga pemerintah, dari upaya radikalisme," kata Wapres.
Baca Selengkapnya
Said Aqil Siroj menilai tidak perlu ada penyeragaman bagi Paskibraka karena berhijab merupakan manifestasi dari nilai filosofi Bhinneka Tunggal Ika.
Baca Selengkapnya
Menpan RB Azwar Anas menegaskan, ASN dilarang like dan komen di akun media sosial capres-cawapres.
Baca Selengkapnya
Terkait netralitas ASN di momen politik sudah sangat jelas. Azwar Anas menegaskan sudah disiapkan sanksi bagi ASN yang tidak netral.
Baca Selengkapnya
Berikut jejak kontroversi Kepala BPIP Yudian Wahyudi.
Baca Selengkapnya
Teddy merupakan prajurit TNI aktif yang berstatus ajudan Menteri Pertahanan Prabowo.
Baca Selengkapnya
PPI mengatakan terdapat 18 dari 76 anggota Paskibra 2024 harus melepaskan hijabnya
Baca Selengkapnya
Aturan ini untuk mencegah penggunaan fasilitas jabatan atau negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan.
Baca Selengkapnya
Hal ini berdasarkan ST Panglima TNI Nomor : 1681/2018 dan ST Kasad Nomor : 33/2019 tentang penggunaan hak berpolitik.
Baca Selengkapnya
Majelis Ulama Indonesia (MUI) tegaskan menolak aturan pelarangan hijab bagi anggota Paskibraka putri nasional usai BPIP terbitkan aturan terbaru.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi