Pengiriman bantuan skala besar ke Jalur Gaza dalam upaya menahan ancaman kelaparan dan epidemi mematikan.
FOTO: Bukan Gencatan Senjata! Ternyata Dewan Keamanan PBB Hanya Sahkan Resolusi Ini Buat Gaza
Resolusi Dewan Keamanan PBB yang baru saja disetujui menyerukan pengiriman bantuan skala besar ke Jalur Gaza untuk mengatasi ancaman kelaparan dan epidemi.
Namun, resolusi tersebut tidak menuntut penghentian permusuhan, yang ditentang oleh Amerika Serikat (AS). AS juga ingin menghapus klausul yang memberikan kendali eksklusif kepada PBB atas pengiriman bantuan kemanusiaan.
Resolusi yang disetujui hanya menyerukan terciptanya kondisi untuk penghentian permusuhan yang berkelanjutan, penunjukan seorang koordinator kemanusiaan PBB untuk meningkatkan aliran pasokan kemanusiaan ke Gaza, dan menuntut kerja sama penuh dari pihak-pihak yang terlibat.
Advertisement
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, skeptis bahwa resolusi tanpa klausul gencatan senjata akan menciptakan kondisi yang efektif bagi operasi bantuan. Guterres menyatakan bahwa gencatan senjata adalah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat di Gaza dan mengakhiri situasi krisis.
AS dan Rusia memilih abstain dalam pemungutan suara untuk resolusi tersebut. AS menyatakan bahwa mereka mendukung resolusi tersebut, namun abstain karena resolusi tersebut tidak mengutuk Hamas. Di sisi lain, Rusia, menganggap resolusi itu tidak berdaya dan memberikan kebebasan penuh bagi Israel untuk bertindak.
Resolusi Dewan Keamanan PBB ini memiliki kekuatan hukum. Namun, Israel mengklaim bahwa fokus resolusi pada mekanisme bantuan tidak sesuai dengan kenyataan, karena Israel telah mengizinkan pengiriman bantuan dalam skala yang diperlukan.
Advertisement
Situasi di Gaza semakin memburuk, dengan banyak penduduk yang mengungsi dan menghadapi kelaparan dan penyakit. Lebih dari seperempat populasi Gaza menghadapi bencana kelaparan dengan adanya blokade terhadap Gaza.
Beberapa pihak mengkritik resolusi karena hanya fokus pada akses bantuan dan tidak mengatasi masalah politik yang mendasarinya. Mereka berpendapat bahwa Gaza membutuhkan proses politik untuk mengakhiri situasi krisis dan membuat wilayah tersebut menjadi tempat yang aman bagi penduduknya.
Komite Penyelamatan Internasional menyatakan kekecewaannya terhadap resolusi tersebut, karena tidak menuntut gencatan senjata segera dan berkelanjutan.
Sistem kesehatan di Gaza juga mengalami kehancuran, dengan hanya sembilan rumah sakit yang masih berfungsi.
Israel menyalahkan Hamas atas jatuhnya korban sipil dan menuduh mereka menggunakan fasilitas sipil sebagai tameng untuk aktivitas militer.
Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mencatat, lebih dari dua juta warga Palestina di Jalur Gaza kini menghadapi risiko kematian akibat kelaparan.