Ledakan Delapan Bom di Hari Paskah Jadi Teror Paling Kelam di Sri Lanka Tahun Ini

Mengabaikan Peringatan Intelijen

Dikutip dari laman Foreign Policy, Selasa (23/4), pemerintah Sri Lanka gagal mengantisipasi ancaman dari kelompok militan yang punya hubungan dengan jaringan internasional. Mereka juga mengabaikan peringatan intelijen dan gagal untuk saling berbagi informasi di lingkaran mereka sendiri.

Setidaknya dua pekan sebelum kejadian pejabat intelijen India dan Amerika Serikat memperingatkan intelijen Sri Lanka tentang adanya potensi serangan ke sejumlah gereja dan lokasi wisata di negara itu. Sepekan kemudian Kementerian Pertahanan menyampaikan informasi itu kepada kepolisian, lengkap dengan daftar nama dan alamat orang-orang yang berpotensi melancarkan serangan. Di antara nama-nama itu ada beberapa nama para pelaku serangan bom yang sebenarnya. Tapi aparat tidak berbuat apa-apa.

Sejumlah catatan yang dirilis kantor inspektur kepolisian ke beberapa direktur instansi pemerintah, termasuk kepala Divisi Keamanan Kementerian, Divisi Keamanan Yudisial, dan Divisi Keamanan Diplomatik, juga mengabaikan ancaman dan daftar nama itu.

Para pejabat Sri Lanka juga sebelumnya sudah mendapat peringatan soal NTJ dari sejumlah komunitas muslim di sana. Wakil presiden Dewan Muslim Sri Lanka mengaku dia sudah memperingatkan pejabat intelijen militer soal kelompok ini sekitar tiga tahun lalu.

Negara yang Terbelah

Tapi mengapa tidak seorang pun menanggapi dan mengambil tindakan atas peringatan ini? Menurut Lydia Khalil, mantan penasihat intelijen di kepolisian Boston sekaligus pengamat kontra-terorisme di Kepolisian New York, jawabannya mungkin karena alasan politik: pemerintahan Sri Lanka saat ini terbelah dua. Satu pihak mendukung presiden dan satu lagi mendukung perdana menteri. Kedua kubu kini dalam keadaan bertikai.

Sri Lanka masih mengalami krisis konstitusi sejak tahun lalu ketika sang presiden (sekaligus menteri pertahanan) Maithripala Sirisena berupaya mencopot Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe dari jabatannya dan menggantinya dengan manta pemimpin otoritarian, Mahinda Rajapaksa.

Meski kudeta ini gagal tapi pertentangan kedua kubu terus berlanjut dan kendali lembaga keamanan masih menjadi perebutan. Di tengah kondisi ketika informasi bisa menjadi alat politik dan Sirisena memegang kendali pertahanan dan kepolisian sekaligus mengabaikan perdana menteri dari dewan keamanan, sudah tidak heran rasanya kalau pejabat di level rendah tidak mengambil tindakan apa pun atas informasi intelijen itu.

Tapi meski begitu, sejumlah pejabat keamanan harusnya tahu soal ancaman itu dan mengambil tindakan. Lagipula, dua kantor kementerian: menteri Telekomunikasi Harin Fernando dan Menteri Integrasi Nasional Mano Galesan, juga mengatakan mereka sudah mengetahui ada peringatan itu. Dalam pemerintahan yang terbelah, semua masalah biarkan jadi urusan orang lain.

Betapa Bahayanya Krisis Politik

Para pejabat Sri Lanka tampaknya masih terjebak pada pertempuran melawan pemberontak Macan Tamil. Seperti disampaikan Samir Patil, direktur Pusat Gateway House untuk Keamanan Internasional dalam wawancara dengan Bloomberg: "Lembaga keamanan Sri Lanka masih terhanyut dengan pengalaman panjang mereka menghadapi pemberontakan berdarah. Otak mereka pola pikirnya masih untuk menghadapi serangan teroris yang berasal dari ekstremis Macan Tamil.

Di saat ketegangan di tengah masyarakat yang kian meningkat dan keberadaan ISIS di negara tetangga seperti Maladewa, Bangladesh, India, pengeboman di Sri Lanka lagi-lagi menunjukkan lemahnya antisipasi.

Secara keseluruhan, serangan bom di Minggu Paskah itu memperlihatkan betapa berbahayanya krisis politik yang masih terjadi di Sri Lanka dan ketegangan sektarian yang tak kunjung usai. Aparat juga tampaknya merasa masalah terorisme sudah berakhir ketika mereka berhasil mengalahkan Macan Tamil, padahal di sudut sana bahaya masih mengancam.