Marah Palestina coba merdeka, Israel stop bantuan Rp 1,5 T
Negara Zionis itu rutin membantu keuangan Otoritas Palestina di Tepi Barat. Israel merasa dikhianati di PBB.
Israel pada akhir pekan lalu resmi menghentikan bantuan keuangan buat Otoritas Palestina di Tepi Barat senilai 500 juta shekel (setara Rp 1,5 triliun) per tahun. Langkah ini balasan atas manuver politik Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Mahkamah Internasional, lantaran meminta diakhirinya penjajahan tentara Zionis maksimal pada 2017.
The Guardian melaporkan, Senin (5/1), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Otoritas Palestina seharusnya tahu diri, karena telah dibantu dana untuk menjalankan pemerintahan. Resolusi di Dewan Keamanan PBB akhir 2014 serta upaya menyeret pemerintah Israel ke Mahkamah Internasional dianggap provokasi serius.
-
Bagaimana tanggapan Inggris terhadap konflik Israel-Palestina? Sejauh ini Inggris pun bersikap tengah dalam menyikapi konflik Israel-Palestina. Meski pembantaian di depan mata, Inggris justru tetap menjaga 'kemesraan' dengan Israel. Lewat pernyataan kantor PM Inggris pada Minggu (7/7), Starmer disebut telah berkomunikasi dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk segera melakukan gencatan senjata."Dia kemudian menegaskan kebutuhan yang jelas dan mendesak untuk gencatan senjata, pelepasan sandera, serta peningkatan segera volume bantuan kemanusiaan terhadap warga sipil," dikutip Anadolu Agency.Starmer juga mengucapkan terima kasih kepada Netanyahu atas ucapan selamat yang diberikan kepadanya usai dilantik menjadi PM Inggris yang baru. Dirinya pun berharap bisa lebih memperdalam hubungan akrab antara Inggris dan Israel.
-
Apa masalah utama yang memicu konflik Israel dan Palestina? Konflik Palestina dan Israel, hingga kini masih menjadi isu kemanusiaan yang belum berakhir. Konflik yang bermula sejak tahun 1947 ini bahkan masih sering memanas. Di mana penduduk Israel terus berusaha menguasai wilayah yang seharusnya menjadi hak dari warga negara Palestina.
-
Apa yang dilakukan tentara Israel terhadap tahanan Palestina? Dengan posisi tangan terikat dan tanpa busana, para tahanan tersebut diperdaya sebagai perisai hidup untuk masuk ke rumah dan terowongan hancur di Jalur Gaza.
-
Bagaimana Israel merespon pengakuan negara Palestina? Sebagai tanggapan, Israel menarik duta besarnya untuk Irlandia, Norwegia, dan Spanyol. Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, melakukan tindakan provokatif dengan mengunjungi Kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur, menyatakan bahwa situs suci tersebut "hanya milik negara Israel."
-
Apa yang dilakukan Israel terkait perang dengan Hamas? Menteri Keamanan Nasional Israel, Itmar Ben-Gvir mengatakan, pemerintah Israel akan membagikan 4.000 pucuk senapan serbu.
-
Mengapa Israel menentang pengakuan negara Palestina? Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, menyatakan pengakuan tersebut merupakan serangan terhadap kedaulatan Israel dan membahayakan keamanannya, meskipun ia tidak menjelaskan detailnya.
"Otoritas Palestina telah memilih untuk berkonfrontasi langsung dengan Israel. Tentu kami tidak akan tinggal diam," kata Netanyahu.
Tangan kanan Netanyahu, Yuval Steinitz, mengatakan dana bantuan itu bisa dicairkan lagi. Syaratnya, Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas harus menunjukkan niat baik pada Negeri Zionis itu.
"Bila sikap mereka masih seperti sekarang, maka Israel tidak perlu menyokong keberadaan otoritas ini," kata Steinitz.
Pemerintah Israel, lewat skema pajak, membantu keuangan Otoritas Palestina sejak perjanjian Camp David ditandatangani pada 1994. Beleid yang disokong Amerika Serikat itu menyepakati solusi dua negara berdampingan.
Adapun, setelah Jalur Gaza dikuasai Hamas awal abad 21, Israel berhenti mengirim bantuan ke sana. Wilayah itu pun diblokade dengan dinding sampai sekarang. Sementara Tepi Barat yang dikuasai Faksi Fatah relatif lebih berkompromi pada kemauan Tel Aviv.
Kalau Palestina dinilai masih membandel walau bantuan dana disetop, maka Israel berencana semakin agresif membangun pemukiman Yahudi di tanah-tanah Palestina. Penggusuran bisa dilakukan kapanpun, di manapun, tanpa pemberitahuan. "Bisa kami pastikan, kebijakan Israel di masa mendatang akan sangat ofensif (pada Palestina)," ungkap Juru Bicara Kemenlu Israel Emmanuel Nahshon kepada Surat Kabar Haaretz.
Pekan lalu, sehari setelah DK PBB menolak resolusi Palestina untuk meminta mengakhiri penjajahan Israel pada 2017, Presiden Mahmud Abbas mengajukan tuntutan kejahatan perang terhadap Israel ke Mahkamah Internasional.
"Mereka menyerang kita dan tanah kita setiap hari, kepada siapa lagi kita mengadu?" ujar Abbas kepada sejumlah tokoh Palestina, seperti dilaporkan kantor berita Reuters.
Israel bukan anggota Pengadilan Internasional di Kota Den Haag, Belanda. Namun, seandainya tuntutan Palestina dikabulkan, para pejabat Israel bisa dilarang bepergian ke luar negeri.
Baca juga:
Tak menyerah, Palestina tuntut Israel ke Mahkamah Internasional
Tolak resolusi kemerdekaan Palestina, RI kritik AS dan DK PBB
Resolusi kemerdekaan Palestina lewat PBB ditolak AS
Ini 10 kejadian paling fenomenal dan hot di Facebook selama 2014
Buda, anjing antinarkoba terakhir di Jalur Gaza
Hamas tak lagi dicap teroris, Gaza berpeluang enyahkan Israel