Thailand akan gelar pemungutan suara baru di TPS terblokir
KPU Thailand memutuskan untuk mengadakan putaran baru pemungutan suara awal pada 26 Januari di TPS yang diblokir.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Thailand kemarin memutuskan untuk mengadakan putaran baru pemungutan suara awal pada 26 Januari dan untuk 10.284 tempat pemungutan suara (TPS) yang diblokir oleh pengunjuk rasa pada pemilihan umum 2 Februari lalu.
Komisaris KPU, Somchai Srisuthiyakorn, kemarin mengatakan pemungutan suara yang baru akan diselenggarakan di tujuh provinsi, termasuk Rayong, Yala, Narathiwat, Pattani, Satun, Phetchaburi, dan Prachuap, di mana TPS diblokir oleh pengunjuk rasa saat pemilu 2 Februari lalu. Namun, waktu khusus untuk putaran baru pemungutan suara belum diumumkan, seperti dilansir situs xinhuanet.com, Sabtu (8/2).
-
Kapan Hari Demokrasi Internasional diperingati? Setiap tanggal 15 September masyarakat dunia memperingati Hari Demokrasi Internasional.
-
Kapan aksi demo terjadi? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.
-
Dimana demo buruh terjadi? Elemen buruh melakukan rasa di daerah Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya.
-
Siapa yang terlibat dalam demo tersebut? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023). Rencananya, akan ada ribuan massa aksi yang ikut serta dalam demo tersebut.
-
Apa yang akan dilakukan Demokrat kedepan? Lebih lanjut, Herman menyatakan bukan tidak mungkin Demokrat ke depan akan membentuk poros baru atau bergabung dalam koalisi yang sudah ada. Segala kemunginan, ujar dia bisa saja terjadi.
-
Siapa yang memberi tugas khusus kepada Demokrat? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Prabowo memberikan tugas khusus kepada Demokrat untuk bisa memenangkan dirinya di Jawa Timur.
Somchai mengatakan pemungutan suara tidak akan diadakan lagi di TPS di mana pemungutan suara telah terjadi, dan kemudian terganggu oleh pengunjuk rasa. Dia menjelaskan KPU akan menghitung surat suara yang berhasil dimasukkan ke kotak suara.
KPU Thailand juga meminta pemerintahan sementara untuk mengeluarkan dekrit kerajaan baru guna menetapkan tanggal pemilihan baru untuk 28 daerah pemilihan di delapan provinsi di mana tidak ada calon yang terdaftar sebab ancaman oleh demonstran.
Angka-angka terbaru oleh KPU menunjukkan bahwa 46,79 persen pemilih nasional memberikan suara mereka dalam pemilihan umum 2 Februari.
Badan pemungutan suara mengatakan sebanyak 20,1 juta pemilih dari total 43.024.000 pemilih Thai berhak melaksanakan hak pilihnya di 68 provinsi, di mana pemungutan suara tidak terganggu oleh pengunjuk rasa, dengan 71,38 persen dari mereka suara sah, 12,05 persen cacat dan 16,57 persen tidak memberikan suara.
Lembaga Administrasi Pembangunan Nasional kemarin merilis hasil survei itu, yang dilakukan terhadap 1.259 warga Thailand secara nasional pada 5-6 Februari.
Dengan demikian, sebanyak 59,25 persen penduduk Thailand yang disurvei ingin melaksanakan pemilihan umum 2 Februari yang dibatalkan. Sebanyak 55,76 persen mengatakan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra harus mengundurkan diri, sementara sekitar 20,41 persen dari mereka mengatakan pemilu 2 Februari adalah sah menurut Konstitusi.
(mdk/fas)