Anggaran kunker DPRD dipotong Rp 43 M, Taufik ngeluh dana makan Rp 500 ribu kurang
Setelah mendapat kritikan kencang dari berbagai pihak, akhirnya sepakat anggaran kunker anggota dewan dipangkas. Anggaran kunker yang semula mencapai Rp 107 miliar kini menjadi Rp 64 miliar atau dipangkas sekitar Rp 34 miliar.
Sejumlah pos anggaran yang disusun Pemprov DKI Jakarta di RAPBD 2018 menuai kritik keras. Salah satunya kenaikan anggaran kunjungan kerja anggota DPRD DKI Jakarta yang mencapai Rp 107,7 miliar.
Setelah mendapat kritikan kencang dari berbagai pihak, akhirnya sepakat anggaran kunker anggota dewan dipangkas. Menurut pengakuan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, anggaran kunker yang semula mencapai Rp 107 miliar kini menjadi Rp 64 miliar.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Kapan DPD PDIP Jawa Barat akan mendaftarkan Anies-Ono? Hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDIP Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan Calon Gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Apa yang disindir Anies Baswedan tentang Gubernur DKI? Anies Sindir Ada Gubernur DKI Tak Tuntas Janji Jabat 5 Tahun: Jangan Hukum Saya Capres Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
"Dikurang Rp 43 miliar lebih dari anggaran perjalanan Dinas kunjungan kerja dari Rp 107 miliar dikurangi Rp 43 miliar," kata M Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/11).
Taufik berdalih, sebenarnya anggaran kunjungan kerja naik karena menyesuaikan revisi PP 18 Tahun 2017 Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dia menyebut anggaran kunker sebelumnya sangat kecil.
"Dulu uang harian Rp 500 ribu buat makan siang, makan malam, transportasi kurang," kata Taufik.
Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan pos anggaran itu telah diusulkan jauh hari sebelum ia dan Gubernur Anies Baswedan dilantik. "Itu diusulkan sebelumnya dan kami hanya mengikuti," ujarnya, Kamis (23/11).
Menurutnya, alokasi anggaran mencapai ratusan juta untuk kegiatan kunker bertujuan agar para anggota dewan bisa melakukan komparasi terhadap kebijakan di daerah lain atas program-program tertentu.
Dalam situs web apbd.jakarta.go.id, dirincikan anggaran untuk kunker tersebut yaitu untuk kunker Komisi-Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 107.797.974.740. Selain itu ada pula anggaran kunker sister city dan kunjungan balasan DPRD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 968.786.000. Jadi total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 108.766.760.740.
Baca juga:
Anggaran kolam ikan yang disebut Sandi bikin sejuk DPRD akhirnya dicoret
Pembelian rumah MT Haryono Rp 82 M tapi tertulis untuk beli AC
Ngototnya NasDem minta Anies-Sandi koreksi RAPBD DKI 2018
Bestari pertanyakan keberadaan TGUPP versi Anies-Sandi
Ditolak ketua DPRD DKI, anggaran kolam Rp 620 juta di RAPBD dicoret
Soal kejanggalan penerima dana hibah, Sandiaga ancam tak cairkan anggaran
Buat RAPBD bengkak, TGUPP dinilai tak berdampak nyata buat masyarakat