ASN Jakarta Main Judi Online, Heru Minta Daftarnya ke Kemenko PMK
Heru memperkirakan pelaku judi daring itu ada juga yang menerima bantuan sosial (bansos).
Heru memperkirakan pelaku judi daring itu ada juga yang menerima bantuan sosial (bansos).
- Pramono Bakal Sanksi Keras ASN Terlibat Judi Online Jika Menang Pilkada Jakarta
- Kemenhub Terbitkan Larangan Judi Online untuk Semua Pegawai hingga Siswa Kedinasan, Ini Daftar Sanksinya
- PKS Kritik Rencana Pemerintah Beri Bansos Korban Judi Online: Ini Lingkaran Setan
- Sikap Tegas Panglima TNI Buat Prajurit Main Judi Online, Siap-Siap Dapat Sanksi
ASN Jakarta Main Judi Online, Heru Minta Daftarnya ke Kemenko PMK
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta data ke Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terkait daftar nama Aparatur Sipil Negara (ASN) Jakarta yang terlibat judi daring (online).
"Saya minta nama itu ke PMK, ini sedang proses. Saya yakin pasti yang judi 'online' itu ada juga yang beberapa saya tidak tahu," kata Heru usai menghadiri acara sembako murah di RPTRA Pulo Gundul, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (1/7).
Dia memperkirakan pelaku judi daring itu ada juga yang menerima bantuan sosial (bansos).
"Nah itu gimana kalau ASN jelas aturannya," katanya.
Heru menyebutkan, sesuai dengan arahan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Pemprov DKI Jakarta memberikan sosialisasi ke masyarakat, ASN ataupun media untuk tidak terlibat dalam judi "online".
"Agar semua tidak terlibat dalam judi 'online' ya, kadang-kadang secara tidak langsung mereka tidak sadar bahwa itu judi 'online'. Ya kita prihatin," ujar Heru.
Menurut Heru, sudah ada aturan jelas bagi ASN yang ketahuan terlibat judi "online". Jika nama-nama dari Menko PMK sudah keluar, maka barulah diputuskan sanksi tegas.
"Ya kalau ASN kan jelas aturannya sudah ada, tinggal diterapkan sanksi itu yang bersangkutan. Kan kita belum dapat nama-nama itu," terangnya seperti dilansir dari Antara.
Terkait pelaku judi "online" masuk dalam penerima bantuan sosial (bansos), Heru menyebutkan Pemprov DKI Jakarta sudah menyalurkan anggaran Rp17,5 triliun untuk bansos bagi penerima yang membutuhkan.
Adapun penerimaan bansos yang dimaksud, yakni masyarakat yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Jadi saya tidak mikir apa itu dia judi 'online' apa tidak. Dia masuk DTKS kami berikan, tapi tidak terkait judi 'online'," kata Heru.
Menteri Koordinator (Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) sekaligus Ketua Satgas Judi Online Hadi Tjahjanto mengungkapkan lima provinsi dengan jumlah penjudi "online" terbanyak, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten.