Bos JLJ jamin demo karyawan tak ganggu pengguna jalan tol

Menurut Yudhi, tindakan rencana demo tutup jalur tol itu tidak sah dan melanggar undang-undang.

PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ) menjamin kelancaran jalan tol atas rencana aksi mogok yang akan dilakukan ribuan karyawannya. Mereka tidak ingin hak pemakai jalan tol terhambat karena demo ketika melintas di jalan tol.

"Hak pemakai jalan tol juga harus diperhatikan, dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kelancaran pengguna jalan saat melintas di jalan tol kami," kata Direktur Utama PT JLJ Yudhi Krisyunoro, seperti dilansir Antara, Jumat (23/10).

Menurut Yudhi, tindakan rencana demo tutup jalur tol itu tidak sah dan melanggar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut undang-undang, kata Yudhi, aksi mogok kerja adalah hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja yang dilakukan secara sah dan tertib akibat gagalnya suatu perundingan.

Adapun dimaksud tertib adalah dalam melakukan demo, tidak diperbolehkan mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau mengancam keselamatan jiwa, harta benda milik perusahaan atau masyarakat.

"Memang benar, kami sudah melakukan perundingan dengan pihak serikat dan kami paham bahwa demo adalah hak pekerja. Namun bila demo tersebut dilakukan dengan tidak tertib dan melanggar undang-undang, maka bisa kami katakan bahwa demo tersebut tidak sah," ujarnya.

Oleh karena itu, Yudhi menegaskan, bahwa perusahaan yang dipimpinnya bertanggung jawab untuk melayani masyarakat yang akan melintas di jalan tol. Jadi apabila ada pihak-pihak yang akan mengganggu fungsi jalan tol, akan dilakukan tindakan tegas.

Seperti diketahui, pada tanggal 28 Oktober sampai 30 Oktober 2015, rencananya 1.000 lebih pekerja pintu tol PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (PT JLJ), selaku anak usaha PT Jasa Marga, melakukan mogok kerja.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat menuturkan, aksi ini dilakukan sebagai bentuk proses 3.000 lebih pekerja yang akan dijanjikan masuk sebagai karyawan tetap di PT JLJ per November 2015. Sayangnya, rencana itu terancam gagal dilakukan.

Penyebabnya, kata Mirah, Jasa Marga justru membuat anak usaha baru bernama PT Jasa Layanan Operasi (PT JLO). Nantinya ribuan karyawan itu bakal dipindahkan ke anak usaha baru ini.

"Merasa dibohongi oleh Direksi PT Jasa Marga, 1.000 lebih pekerja pintu tol akan melakukan mogok kerja pada tanggal 28 Oktober sampai 30 Oktober 2015. Kami menuntut Direksi Jasa Marga memenuhi janji tertulisnya kepada 3.000 lebih pekerja kontrak di PT JLJ, untuk menjadi pekerja tetap di PT JLJ," kata Mirah kepada merdeka.com.

Dalam perjanjian itu, Mirah menuturkan ribuan pekerja kontrak ini bakal mendapatkan kesejahteraan sebagai pekerja tetap usai dua tahun jadi bekerja. Adapun tawaran yang dijanjikan Jasa Marga kepada karyawan kontrak PT JLJ, antara lain menerima upah setahun sebanyak 20 bulan gaji, bonus tahunan 5 bulan gaji, dan tunjangan-tunjangan lainnya.

"Namun kenyataannya janji tertulis tersebut diingkari oleh Direksi PT Jasa Marga yang justru membentuk anak perusahaan baru yaitu PT JLO," ungkapnya.

Jasa Marga, lanjut dia, untuk memenuhi kebutuhan pekerja PT JLO akan mengambil 3.000 pekerja PT JLJ. Ini membuat para pekerja merasa dilempar-lempar dan dikecewakan.

Rencananya penutupan jalan tol ini akan dilakukan pada ruas tol Pondok Ranji, tol Pondok Pinang, tol Fatmawati, tol Ampera, tol Lenteng Agung, tol Kampung Rambutan, tol Pasar Rebo, tol Bambu Apus, tol Jatiwarna, tol Jati Asih, tol Kalimalang, tol Cikunir, tol Bintara, tol Pulo Gadung, tol Rorotan.

Baca juga:
Kapolda Metro ancam tindak tegas pendemo Jasa Marga jika blokir tol
Polisi terus intensifkan perundingan agar pekerja Tol JORR tak mogok
Diprediksi macet parah, polisi minta pekerja tol JORR batalkan demo
Polda Metro imbau demo 3 hari tutup tol batal dilakukan