DPRD DKI akan gandeng BPK hingga KPK saat bahas APBD Perubahan 2017
"Dalam pembahasan APBD ternyata diperbolehkan bekerja sama dengan BPK, Kejaksaan, Polri dan KPK. Tujuannya untuk melakukan pencegahan terhadap perilaku curang terhadap uang rakyat Jakarta," kata Prasetio.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah melakukan pembahasan Rancangan Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Perubahan DKI Jakarta 2017. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengungkapkan, akan melakukan kerja sama dalam mengawal dana masyarakat tersebut.
Prasetio mengatakan, berdasarkan aturan yang ada anggota dewan bisa melibatkan lembaga terkait dalam pengawasan APBD DKI Jakarta. Rencananya, dia akan melibatkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Dalam pembahasan APBD ternyata diperbolehkan bekerja sama dengan BPK, Kejaksaan, Polri dan KPK. Tujuannya untuk melakukan pencegahan terhadap perilaku curang terhadap uang rakyat Jakarta," kata Prasetio saat dihubungi, Jakarta, Rabu (3/5).
Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, dalam pembahasan APBD Perubahan 2017 ini tidak boleh ada intervensi dari pihak lain. Sebab, dia mengkhawatirkan, program kerja yang tengah dikebut oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat bisa terganggu.
"APBD Perubahan tahun ini harus murni program kerja dari Basuki-Djarot. Jangan sampai ada pihak-pihak lain yang ingin menyusupi program mereka. Apalagi, waktu buat Basuki-Djarot sudah tinggal hitungan bulan. Makanya harus kita dukung, awasi dan jaga program mereka," jelasnya.
Prasetio mengungkapkan, berdasarkan pengalaman pada era sebelumnya, Joko Widodo tidak pernah mengusik APBD saat menang dalam Pilkada DKI 2012 silam. Mantan Wali Kota Solo itu menghormati Fauzi Bowo dalam menyelesaikan tugasnya sebagai pemimpin Pemprov DKI Jakarta.
"Oleh karena itu, jangan sampai ada pihak luar yang mengintervensi pembahasan APBD Perubahan 2017," tutupnya.
Baca juga:
Ahok akui jelaskan e-budgeting ke Anies, tapi tak banyak respons
Anies akan manfaatkan sisa APBD 2017 demi wujudkan janji kampanyenya
Warisan kunci e-budgeting anti-maling Ahok buat Anies-Sandi
Anies yakin APBD DKI cukup demi penuhi 23 janji saat kampanye Pilgub
Ahok sudah buat kunci e-budgeting biar tak ada yang nyolong anggaran
APBD DKI Jakarta 2018 diperkirakan tembus Rp 73 triliun
Masinton sebut Anies dan Ahok akan bersama-sama bahas APBD 2018
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa syarat yang diterapkan Pemprov DKI untuk para pendatang? Syaratnya, pendatang harus punya tempat tinggal layak, pekerjaan tetap. Syarat tambahannya adalah pendatang harus mempunyai keahlian tertentu agar tidak memicu masalah sosial baru seperti kemiskinan dan stunting.