Kejar Target, Pemprov DKI Minta Kemendagri Selesaikan Evaluasi RAPBD DKI 2020
Saat ini, kata dia, evaluasi itu sudah di Sekjen Kemendagri dan tinggal di tandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera menyelesaikan evaluasi Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2020.
"Saya sudah kejar Kemendagri, janjinya sih besok," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/12).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Saat ini, kata dia, evaluasi itu sudah di Sekjen Kemendagri dan tinggal di tandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Setelah itu, kata Saefullah, hasil evaluasi dapat diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta untuk diperbaiki dan kemudian dapat disahkan sebagai APBD DKI 2020.
"Hari ini sudah di Sekjen, besok pagi masuk ke menteri, mudah-mudahan diteken langsung," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin mengatakan evaluasi APBD DKI Jakarta 2020 sudah di atas 50 persen. Evaluasi ditargetkan selesai sebelum tutup tahun.
"Kalau bicara sudah berapa jauh ya saya pikir paling enggak minimal sudah di atas 50 persen lah," kata Syarifuddin kepada merdeka.com.
Syarifuddin menjamin tenggat bagi Kemendagri, khususnya Bina Keuangan Daerah mengevaluasi APBD DKI tidak akan molor. Kendati menurutnya, pengajuan anggaran untuk ibu kota sangat kompleks. Terlebih lagi ia berseloroh berkas yang diajukan DKI sangat tebal.
Dari ribuan kegiatan anggaran, Syarifuddin mengaku ada sejumlah catatan namun untuk saat ini belum bisa untuk dipublikasikan. Umumnya, kata dia, catatan dari Kemendagri perubahan nomenklatur soal kegiatan anggaran.
Disinggung ada tidaknya kegiatan anggaran DKI yang ditolak, Syarifuddin menjawab secara normatif tanpa merujuk ke APBD DKI.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com