Kemendagri tegaskan cuma terima 1 APBD, DPRD ngotot kirim

Tapi dia menyadari sempat ada kekeliruan dalam berkas penerima, yang harusnya kop Kemendagri malah kop dewan.

Pimpinan DPRD DKI Jakarta mengklaim sudah mengirimkan RAPBD 2015 DKI Jakarta versi mereka yang di dalamnya memuat anggaran Dinas Pendidikan Rp 12,1 triliun, ke Kementerian Dalam Negeri. Berkas itu dikirimkan setelah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, juga mengirimkan ke Kemendagri.

Tapi Kemendagri memastikan hanya menerima satu berkas RAPBD.

"Kami tidak terima (versi DPRD), yang kami terima surat tertanggal 10 Februari, ditandatangani oleh Ketua DPRD dilampiri dengan surat keputusan bersama nomor 2/2015 tetapi tidak ada lampiran APBD versi-versian karena yang kami terima hanya satu, yang APBD versi gubernur. Karena aturannya begitu," terang Dirjen Keuangan Daerah ,
Reydonnyzar Moenek, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (4/3).

Di surat itu, lanjutnya, jelas tertulis DPRD sudah menyetujui segala pembahasan yang dilakukan bersama eksekutif. Soal di dalamnya ada anggaran Rp 12,1 triliun, dia belum mau mengungkap karena masih dalam penyelidikan.

"Di sini dilampirkan hanya keputusan DPRD nomor 2/2015 tentang Persetujuan DPRD terhadap rancangan perda, tidak ada dokumen lain. 10 Februari itu persetujuan penetapan raperda kepada gubernur, kami kan menerima tembusannya," tambahnya.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik membantah hal tersebut. Dia mengatakan, pihaknya telah mengirim APBD ke Kemendagri.

"Kita udah kirim APBD nya ke Kemendagri enggak tahu ketelingsut di mana, mendagri-nya di mana," ungkapnya saat dihubungi merdeka.com.

Dia menambahkan, memang sempat ada kekeliruan dalam proses pengiriman. Tepatnya pada surat tanda terima dari pihak Kemendagri atas berkas APBD DKI Jakarta versi dewan tersebut.

"Kemudian dia bawa tanda terima, staf ini tidak teliti. Ternyata format tanda terima mendagri itu biasanya dari cop mendagri, nah ini dari cop dewannya sendiri ditandatangani kaya tanda terima di kantor pos gitu," jelas politis Gerindra tersebut.

Taufik mengungkapkan, seharusnya Kemendagri memegang berkas APBD DKI Jakarta versi mereka. "Ya seharusnya ada. Kan kita ngirim juga," tutupnya.

Baca juga:
Ahok sebar angket ke lurah & camat, dukung atau tolak dana siluman
Ahok pastikan bertemu Menteri Tjahjo bukan tanda damai dengan DPRD
Ahok klaim dapat restu Presiden dan Mendagri gunakan e-budgeting
Mendagri: APBD DKI jangan tertunda proses politik dan hukum
Kemendagri: Ahok dan DPRD harus berkomitmen selamatkan APBD
Djarot janji APBD terkatung-katung tak ganggu pelayanan publik
Ribut-ribut APBD, Ahok minta maaf beri tontonan politik memalukan