Polda Metro mulai usut kasus PNS DKI yang tilep gaji pekerja lepas
Ahok menduga PNS Dinas Kebersihan dan seorang mandor memotong gaji PHL dengan nominal Rp 100 ribu sampai Rp 700 ribu.
Kemarin, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta biro hukum melaporkan PNS Dinas Kebersihan yang seenaknya memotong gaji para pekerja lepas, ke Polda Metro Jaya. Setelah mendapatkan laporan itu, polisi langsung mengusut kasus tersebut.
"Sekarang Polda tengah melakukan penyelidikan dugaan penyimpangan pengelolaan pada dana tenaga PHL," kata Kepala Subdit Tipikor, AKBP Didik Sugiarto, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (3/9).
Namun Didik enggan menyebutkan secara detail berkas apa saja yang telah diberikan oleh Biro Hukum Pemprov DKI.
"Intinya laporan itu sudah dilaporkan ke Polda," tegas Didik.
Untuk mengungkap kasus ini, polisi berjanji akan terus berkoordinasi dengan Ahok. Koordinasi ini untuk keperluan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan pengelolaan gaji PHL di Dinas Kebersihan.
Sebelumnya, Ahok menduga PNS Dinas Kebersihan dan seorang mandor telah memotong gaji PHL dengan nominal Rp 100 ribu hingga Rp 700 ribu. Ahok pun mencium adanya permainan kotor soal PHL fiktif yang namanya terdaftar namun tak bekerja.
Baca juga:
Dilaporkan ke Bareskrim dan KPK, Ahok diminta introspeksi diri
Tak beri salinan laporan BPK ke Ahok, sekwan DPRD DKI dicopot
Tak puas kerja lurah hasil seleksi, Ahok pilih wawancara sendiri
Awal 2016, Ahok 'cuci gudang' PNS malas dan kerja tak jelas
Gardu terbakar, Ahok dukung PLN buat Transmisi Interkoneksi
Fakta-fakta 20 TransJakarta terbakar di pool Rawa Buaya
Jumat, Ahok bakal ganti lagi ratusan pejabat di DKI
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang para koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Kasus korupsi apa saja yang menjerat Menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa saja kasus korupsi yang berhasil diungkap Kejaksaan Agung yang mendapat apresiasi dari DPR? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.