Kode Unik Siasat Menyamarkan Uang Korupsi

Penciptaan dan Jenis-Jenis Kode

Kolega Novel, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap yang kini menjadi ASN Polri, mengungkapkan, kode unik muncul dari percakapan koruptor dengan orang kepercayaan mereka. Kode tidak melulu mengacu pada jumlah uang.

"Ada kode untuk panggilan orang. Misalnya pejabat ini dipanggil siapa, pengusaha ini dipanggil apa kodenya. Kemudian kode terkait dengan tempat pertemuan di mana. Kemudian kode untuk bertemu itu apa. Macam-macam," kata Yudi dalam perbincangan melalui telepon.

Penciptaan kode, kata Yudi, selain untuk menyembunyikan kejahatan agar tidak diketahui oleh orang lain juga bertujuan agar pembicaraan itu diketahui di antara mereka yang terlibat dalam kasus korupsi.

Yudi mencontohkan, jumlah uang sering menggunakan kode ton untuk miliar, kuintal untuk ratusan juta, kilogram untuk puluhan juta. Kode juga dipakai untuk menyebut jenis mata uang, apakah rupiah, dolar Singapura, atau dolar Amerika. Kode juga digunakan sebagai pengganti bentuk suap selain uang, seperti mobil atau barang berharga lainnya.

Dari berbagai kasus yang pernah ditangani saat di KPK, Yudi menyebut, penciptaan kode ini berdasarkan kesepakatan di antara para pelaku saat sedang berkomunikasi. "Ada juga yang spontanitas," tukasnya.

Tak jarang, kode yang dipilih disesuaikan dengan situasi saat itu. Sehingga ketika mereka berbicara soal uang suap, orang yang mendengar mengira mereka sedang membicarakan kejadian atau peristiwa saat itu.

"Acara keagamaan kah, atau apa. Atau misalnya ada peristiwa apa lah. Walaupun kita sering melihat kode ini menyerempet tentang keagamaan misalnya, itu kan karena momentum itu apa. Padahal apa yang mereka lakukan adalah sebuah kejahatan. Itu hanya sebagai kamuflase saja," ujarnya.

Saat pengungkapan, penyidik KPK harus pandai memaknai konteks kode yang dipakai. Yudi menceritakan, misalnya dalam sebuah percakapan yang disadap, pelaku menelepon seorang pengusaha dan bilang, "minta 3 ton dong".

"Enggak mungkin itu 3 ton beras, misalnya. Jadi penyidik punya insting. Jadi dari kita, ketika misalnya kode-kode itu tentu kita punya insting memang setiap daerah itu berbeda. Setiap instansi itu berbeda kode-kodenya. Dan mereka sesuka mereka memberikannya (nama kode)," paparnya.

Kode Istilah Keagamaan

Saat KPK mengungkap kode 'sumbangan masjid' dalam operasi tangkap tangan (OTT) Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman mengaku tidak heran mendengarnya.

Penggunaan istilah agama menurutnya sudah berlangsung sejak lama. Selain untuk menyamarkan transaksi suap menyuap, Zaenur menyebut, kode sumbangan masjid dalam kasus Rahmat Effendi untuk menutupi perbuatan pelaku seolah-olah tindakan yang legal karena berupa permintaan sumbangan masjid.

"Padahal itu merupakan suap atau gratifikasi. Jadi ini hanya soal usaha untuk menutup jejak dari perbuatan saja," tegasnya.

Zaenur juga menilai, kode-kode itu juga dipakai untuk memperhalus negosiasi di antara para pihak sehingga tidak terkesan vulgar dalam menyebut jumlah uang yang dibahas. "Itu dipersepsikan oleh para pelaku lebih sopan, lebih memudahkan negosiasi karena tidak vulgar menyebut jumlah rupiah-nya."

Lebih jauh, Zaenur menyoroti berulangnya kepala daerah yang tersandung korupsi dan ditangkap KPK. Selain suap menyuap, praktik jual beli jabatan kerap menjadi modus kepala daerah untuk mengumpulkan pundi-pundi agar balik modal.

Efek domino muncul dalam dalam praktik jual beli jabatan. Dia mencontohkan, seorang wali kota meminta uang kepada para calon pejabat seperti kepala dinas. Untuk menyiapkan setoran itu, para calon pejabat yang berambisi melakukan segala cara, termasuk korupsi.

"Dan itu pasti akan terus ke bawah, ke bawah, dan ke bawah lagi," ujarnya.

Dalam birokrasi, lanjut Zaenur, korupsi memunculkan efek domino kerusakan sistem. Suatu perilaku korupsi akan mengakibatkan perilaku-perilaku yang lain. Ketiadaan keteladanan, ketiadaan pengawasan, tuntutan untuk menyetor kepada atasan, keinginan untuk hidup kaya bisa menjadi faktor penyebabnya.

Zaenur mengakui, hukuman terhadap para koruptor saat ini belum menimbulkan efek jera. Selama ini vonis kepada pelaku korupsi relatif rendah dan negara juga kesulitan untuk mengembalikan nilai kerugian yang terjadi. Pukat UGM mendorong RUU Perampasan Aset segera disahkan oleh DPR. Melalui aturan ini, koruptor tidak hanya dihukum badan, tapi juga dimiskinkan.

"Jadi kenapa kepala daerah ditangkap KPK, kok masih korupsi terjadi? Ya itu karena (penindakan) tidak menimbulkan efek jera. Yang ditakutkan koruptor itu kan hidup miskin. Ancaman hukumannya juga harus pemiskinan, karena pidana badan saja itu belum cukup. Jadi efek jera itu belum hadir, belum efektif," pungkasnya.