Anggota DPD sebut RJ Lino tak beretika kepada atasan
Sikap tersebut dinilai tak baik untuk membentuk birokrasi yang efektif dan efisien.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI), Adrianus Garu menilai Dirut PT Pelindo II RJ Lino telah melakukan pembangkangan terhadap atasan yakni Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya (Menko Kemaritiman), Rizal Ramli. Dia menilai sikap tersebut tak baik untuk membentuk birokrasi yang efektif dan efisien.
"Seorang bawahan tidak bisa seenaknya menggelar konferensi pers menghantam atasannya, apalagi yang diserang ini seorang Menko," kata Anggota DPD RI, Adrianus Garu dilansir Antara, Senin (2/11).
Menurut Garu, apa yang dipertontonkan oleh RJ Lino ke publik adalah sebuah preseden buruk untuk birokrasi Indonesia. Adrianus mendesak, Presiden Joko Widodo seharusnya cepat merespons dengan menindak tegas jika ada bawahan yang tidak beretika menyerang atasannya, hanya karena atasannya membongkar bobrok di badan atau lembaga yang dipimpinnya.
"Kita lagi gencar-gencarnya memberantas korupsi di negeri ini. Karena itu, kami mendukung setiap langkah menteri yang gencar memberantas korupsi di berbagai instansi, badan atau lembaga di negeri ini," katanya.
Sebelumnya, Rizal Ramli di depan Pansus Pelindo II, Kamis (29/10), mengungkap enam pelanggaran RJ Lino. Menurut Rizal Ramli, pelanggaran pertama RJ Lino yakni memperpanjang perjanjian dengan Hutchison Port Holding (HPH) di Jakarta International Container Terminal (JICT) sebelum jangka waktu berakhir. Pasalnya, perjanjian berakhir tanggal 27 Maret 2019, namun oleh Lino diperpanjang sejak 2014.
Kedua, RJ Lino memperpanjang tanpa melakukan perjanjian konsesi terlebih dahulu dengan otoritas pelabuhan utama Tanjung Priok sebagai regulator.
Ketiga yakni tidak mematuhi surat kepala kantor otoritas pelabuhan utama Tanjung Priok tentang konsesi. Isinya memperingatkan Dirut Pelindo II agar tidak memperpanjang perjanjian sebelum memperoleh konsesi.
Keempat, RJ Lino juga tidak mema
Baca juga:
Politikus PKB: Dari data-data sudah jelas RJ Lino langgar hukum
Politisi Golkar pertanyakan wacana Pansus Pelindo panggil JK
Wacanakan panggil JK, Pansus Pelindo dinilai 'salah alamat'
Politisi PDIP sebut pencela Pansus Pelindo mau lindungi perampok
'Pansus Pelindo rawan intervensi pihak ingin turunkan Menteri Rini'
-
Kenapa Pemilu di Indonesia penting? Partisipasi warga negara dalam Pemilu sangat penting, karena hal ini menunjukkan dukungan dan kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang berlaku.
-
Kenapa Pemilu penting? Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
-
Bagaimana Pelindo membangun konektivitas pariwisata di Indonesia? Selain itu, para delegasi akan diajak untuk mengunjungi Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang disiapkan untuk menjadi jangkar dalam membangun konektivitas pariwisata di Indonesia
-
Kapan kata penutup pidato penting? Seperti diketahui, bahwa ragam acara seperti seminar, perpisahan, pernikahan hingga acara formal lain membutuhkan sebuah penutup pidato yang penuh kesan yang membuat seluruh rangkaian acara berkesan.
-
Siapa yang diuntungkan dari Pemilu di Indonesia? Dengan adanya pemilu, para pemimpin yang terpilih dapat secara sah dan demokratis memegang kekuasaan.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
tuhi surat dewan komisaris PT Pelabuhan Indonesia II, Luky Eko Wuryanto tertanggal 23 Maret 2015 Kelima, RJ Lino melanggar prinsip transparansi dengan tidak melalui tender terbuka. Sehingga, harga optimal tidak tercapai.
Keenam, melanggar keputusan komisaris PT Pelindo II mengenai perlunya konsesi dan pendapat jamdatun yang tidak tepat.
Namun RJ Lino membalas kritikan dengan mengatakan bahwa Rizal Rami menutup-nutupi fakta yang ada terkait perpanjangan konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) kepada Hutchison Port Holdings (HPH).
"Kemarin Pak Rizal disumpah enggak di DPR. Untuk saya, sumpah itu artinya kita harus mengatakan sesuatu yang 100 persen kita yakin bahwa itu benar, dan kita tahu 100 persen. Kalau 90 persen saja, berarti kita masih tidak mengatakan yang benar," kata Lino saat mengadakan media briefing di Jakarta, Jumat (30/10).