Begini Respons Menko PMK Muhadjir soal DPR Bentuk Pansus Angket Haji

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy merespons terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji setelah adanya beberapa temuan masalah.

Muhadjir mengaku keputusan DPR RI untuk membentuk pansus terkait pelaksanaan haji merupakan kewenangan legislatif. Ia menyebut pemerintah akan melihat seperti apa hasil dari pansus haji yang dibentuk oleh DPR.

"Itukan hak DPR. nanti kita lihat hasilnya," ujarnya kepada wartawan usai meresmikan Kampus Universitas Terbuka Makassar, Rabu (10/7).

Muhadjir mengakui adanya pergeseran kuota haji khusus yang dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Pergeseran kuota tersebut pun menjadi pertanyaan dari Komisi VIII DPR RI.

"Kuota (jemaah haji khusus) yang digeser oleh Kemenag, ada tapi itu persoalan teknis," tuturnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengaku sudah melakukan evaluasi dan meninjau secara langsung proses pelayanan kepada jemaah haji. Dari kunjungannya di Arab Saudi itu, dirinya mendapatkan penjelasan secara lengkap.

"Saya sudah ke sana dan melakukan evaluasi di sana dan mendapatkan penjelasan cukup lengkap. Sementara ini kesimpulan saya tidak ada masalah. Tapi kita lihat hasil angketnya seperti apa," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Jakarta, Selasa (9/7), menyepakati pembentukan Panitia Khusus Angket tentang Pengawasan Haji.

Cak Imin mengaku, pimpinan DPR RI sudah menerima sembilan nama sebagai juru bicara dan juga anggota yang terlibat dalam panitia khusus pelaksanaan haji tahun 2024.

Dengan terkumpulnya nama-nama tersebut, dia pun bertanya kepada para peserta sidang apakah usulan hak angket dan pansus pengawasan haji 2024 bisa disetujui atau tidak.

“Setuju!,” jawab anggota DPR RI peserta rapat paripurna.

“Terimakasih,” Cak Imin memungkasi sambil mengetuk palu sidang.