Belanja Alat Tulis Kementerian Tembus Rp44 Triliun, Prabowo akan Efisiensi Anggaran
Temuan ini membuat Prabowo akan melakukan efisiensi anggaran.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi terhadap pengeluaran di kementerian dan lembaga negara (K/L).
Langkah ini lantaran adanya temuan pembelian alat tulis kantor (ATK) untuk seluruh kementerian dan lembaga mencapai Rp44,4 triliun.
- Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp1.834,5 Triliun, Paling Banyak Untuk Gaji ASN, TNI/Polri
- Dapat Alokasi Anggaran Rp83,18 Triliun, Kemendikbud Ajukan Tambahan Rp26 Triliun untuk Tahun 2025
- Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 Turun Jadi Rp6,22 Triliun
- Penghujung Tahun 2023, Realisasi Belanja Pemerintah Baru Rp1.840,4 Triliun
"Yang saya kemarin ikuti ada pembelian ATK untuk seluruh kementerian dan lembaga ini jumlahnya Rp44,4 triliun, hanya belanja ATK. Hal-hal seperti ini, hal-hal yang kecil yang coba dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo melakukan efisiensi di kementerian dan lembaga," kata Dasco, dilansir dari Antara, Jumat (10/1).
Dasco juga menyampaikan bahwa Prabowo akan keras dalam pendampingan di kementerian dan lembaga negara dengan melibatkan aparat penegak hukum untuk mengawal proyek-proyek bersifat besar.
"Dan banyak juga (pihak) yang tidak happy kalau kemudian nanti misalnya Pak Presiden Prabowo agak keras dalam pendampingan-pendampingan di kementerian dan lembaga dengan melibatkan aparat penegak hukum KPK maupun Kejaksaan, dalam rangka mengawal proyek-proyek yang bersifat besar," ujar Dasco.
Prabowo Minta KPK Kawal Kemenag
Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji 2025 ini menyampaikan Prabowo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendampingi Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) dalam penyelenggaraan haji.
Menurut dia, pendampingan itu bernilai penting untuk dilakukan mengingat beberapa temuan dan catatan terkait pelaksanaan Haji 2024 oleh Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 DPR RI.
Hal yang menjadi catatan, di antaranya adalah ketidaksesuaian alokasi kuota haji tambahan dari Pemerintah Arab Saudi yang ditetapkan oleh pemerintah dengan hasil konsultasi bersama Komisi VIII DPR RI.
Diketahui pada Haji 2025, keberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama jamaah calon haji Indonesia direncanakan berlangsung pada 2 hingga 16 Mei 2025.
Pemerintah dan Panja Biaya Haji Komisi VIII DPR RI telah menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,4 juta dan calon jamaah haji membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp55,4 juta per orang.