Cegah Penyebaran Paham Radikal di Masjid, JK Minta DMI Beri Penilaian Penceramah
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan salah satu cara untuk mengatasi upaya penyebaran paham radikal di lingkungan masjid adalah dengan memberikan penilaian kepada para penceramah.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan salah satu cara untuk mengatasi upaya penyebaran paham radikal di lingkungan masjid adalah dengan memberikan penilaian kepada para penceramah.
Penilaian terhadap penceramah tersebut dapat dibuat skemanya oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) bersamaan dengan pembentukan kurikulum khotbah Jumat.
-
Kapan Masjid Quwwatul Islam diresmikan? Pada Selasa (10/10), Gubernur DIY Sri Sultan HB X meresmikan berdirinya Masjid Quwwatul Islam di Jalan Mataram No. 1, Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta.
-
Kapan Bedug Raksasa Masjid Istiqlal mulai ada? Mengutip Liputan6, bedug raksasa ini rupanya sudah ada sejak 1972. Kala itu, Presiden Soeharto memberikannya kepada pihak DKM sebagai hadiah.
-
Kapan Masjid Istiqlal diresmikan? Pembangunan Masjid Istiqlal berlangsung selama 17 tahun sebelum akhirnya diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Februari 1978, dengan pemasangan prasasti di area tangga pintu As-Salam.
-
Bagaimana kerusakan pada masjid? Laporan dari Reuters menyebutkan sebagian dari Masjid Tinmel mengalami keruntuhan. Gambar-gambar yang beredar di internet menunjukkan dinding-dinding yang roboh, menara setengah roboh, dan tumpukan besar puing.
-
Kapan Masjid Walima Emas diresmikan? Mengutip Liputan6.com, Masjid Walima Emas dibangun sejak tahun 2008 dan diresmikan tahun 2012.
-
Kapan Masjid Kuno Kaujon dibangun? Mengutip Youtube Mang Dhepi yang biasa memuat soal budaya dan sejarah Banten, di sana tertulis tahun pendiriannya pada 1936.
"DMI selalu (saya) minta dibuatkan kurikulum dan juga penilaian kepada penceramah. Pemerintah tidak melarang penceramah, tetapi batasan-batasannya, ya, mereka harus taati," kata Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat.
Khotbah atau ceramah di masjid menjadi sarana efektif untuk menggerakkan jemaah. Oleh karena itu, Wapres JK mengingatkan kepada para penceramah untuk memperhatikan akurasi sumber untuk konten ceramah tersebut.
Khususnya, lanjut JK, pada tahun politik menjelang Pilpres 2019 banyak informasi beredar yang belum diketahui kebenarannya sehingga penceramah masjid diharapkan dapat mencerahkan kondisi bangsa.
"Apalagi tahun politik sekarang ini, membedakan antara mengkritik dan memberi saran itu kadang-kadang susah dibedakan. Orang mengkritik, padahal dia 'ngomong' amar makruf nahi mungkar dikira mengkritik pemerintah, salah juga begitu 'kan," jelasnya.
Sementara itu, terkait dengan usulan untuk memberikan sertifikasi kepada penceramah, Wapres mengatakan hal itu bukan menjadi kewajiban atau tugas Pemerintah karena label ulama dan kiai muncul dari masyarakat.
"Islam itu berbeda dengan Katolik atau Kristen, yang imamnya itu ada tingkatan-tingkatannya. Kalau di Islam itu tidak ada, siapa saja yang sanggup jadi imam, ya, dia jadi imam. Siapa penceramah yang naik khotbah, ya, dia khotbah. Yang menilai kiai itu ulama atau bukan ulama itu masyarakat, bukan pemerintah," ujarnya.
Terkait dengan adanya masjid terpapar paham radikal, Wapres mengatakan bahwa pihaknya telah mengantongi daftar masjid tersebut dan telah membawa persoalan itu dalam rapat internal Dewan Masjid Indonesia (DMI).
Wapres yang juga Ketua Umum DMI telah membahas persoalan masjid terpapar radikalisme tersebut dan menemukan solusi bahwa pengendaliannya untuk saat ini ialah dengan melakukan pendekatan terhadap para penceramah di masjid.
Sebelumnya, Badan Intelijen Negara (BIN) telah mendapatkan laporan dari Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) NU bahwa berdasarkan survei ada 50 penceramah di 41 masjid lingkungan pemerintah terpapar radikal.
Survei tersebut mengungkapkan sedikitnya 41 dari 100 masjid milik kantor pemerintah terindikasi radikal yang disebarkan melalui setiap ceramahnya.
Dari 41 masjid tersebut, sebanyak 17 di antaranya masuk dalam kategori radikal tinggi, 17 lainnya radikal sedang, dan tujuh masjid berkategori radikal rendah.
Baca juga:
Wapres JK Kantongi Data Masjid dan Penceramah Terpapar Radikalisme dari Kepala BIN
MPR Soal Penceramah & Masjid Terpapar Radikalisme: BIN Jangan Tambah Kekeruhan!
Fadli Nilai Pengumuman BIN soal Masjid Terpapar Radikal Bikin Kegaduhan Baru
Saran Romahurmuziy untuk Guru Agama Islam Cegah Radikalisme di Kalangan Pelajar
Fahri Hamzah Kritik BIN Tak Usah Jumpa Pers, Cukup Laporkan ke Presiden
PKS Nilai Pernyataan BIN Soal Penceramah Radikal Timbulkan Saling Curiga