DPR akan minta masukan masyarakat sebelum uji kelayakan 8 Capim KPK
Masukan masyarakat nantinya menjadi pertimbangan saat Komisi III melakukan fit and proper test.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkan delapan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke DPR. Anggota Komisi III DPR fraksi Demokrat, Didik Mukrianto mengatakan, sebelum melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan, pihaknya akan lebih dulu mendalami delapan nama bakal calon tersebut.
"Komisi III akan menyikapi secara rasional, bahwa modal yang dilakukan Pansel sudah baik. DPR ini nantinya hanya bisa melakukan pemilihan dan pengesahan," kata Didik dalam Diskusi Nasional DPP Partai Demokrat bertajuk 'Mencari Sosok Ideal Pimpinan KPK', Jakarta, Selasa (15/9).
Menurutnya, Komisi III akan menerima semua masukan atau pendapat dari masyarakat mengenai delapan nama calon pimpinan KPK jilid IV. Sehingga semua masukan dari masyarakat, lanjut dia, nantinya menjadi pertimbangan saat Komisi III melakukan fit and proper test.
"Kita mengonfirmasi dan masukan dari masyarakat, agar nanti dalam fit and proper test bisa menghasilkan calon pimpinan yang ideal," terangnya.
Oleh karenanya, Didik mengaku jika para anggota legislatif berharap masyarakat mau ikut berpartisipasi dalam pemilihan pimpinan lembaga antirasuah. Sebab, dinilai dia, masukan dari masyarakat dapat membantu Komisi III untuk memilih bakal calon yang tepat.
"Kita di DPR juga memiliki pertimbangan untuk pemilihan ini, masukan masyarakat kita perlukan. Agar tugas kami bisa betul-betul berikan pilihan yang tepat untuk KPK dan masyarakat," pungkasnya.
Baca juga:
Terima surat Jokowi, pimpinan DPR rapat bahas capim KPK dan KY
DPR terima 8 nama capim KPK, jadwal fit and proper test belum jelas
Jokowi telah sampaikan 8 nama calon pimpinan KPK ke DPR
Kejagung belum terima SPDP capim KPK tersangka dari Bareskrim
Kabareskrim bungkam soal status tersangka mantan capim KPK Nina
Hendardji: Mungkin memang KPK bukan tempat yang cocok untuk saya
Politisi Gerindra nilai pembagian 4 bidang Capim KPK prematur
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Apa yang disita KPK dari rumah kader PDIP di Jatim? Dia melanjutkan, di rumah Mahfud yang berada di perumahan Halim Perdana Kusuma telah disita dua handphone dan uang tunai pecahan Rp 20 ribu senilai Rp 300 juta rupiah
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Dimana rumah kader PDIP di Jatim yang digeledah KPK? Rumah yang digeledah itu diketahui berada jalan Halim perdana Kusuma Bangkalan, Madura, Jawa Timur.