DPR desak pemerintah cabut izin SMK semi militer karena langgar UU Sisdiknas
Menurut Nizar, tidak dibenarkan menghukum siswa yang melanggar aturan dengan menahannya dalam sel seperti penjara. Bila kenakalan siswa sudah melanggar pasal pidana, maka sebaiknya dilaporkan kepada pihak polisi.
Anggota Komisi X DPR Fraksi Partai Gerindra Moh Nizar Zahro meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencabut izin Sekolah Penerbangan Dirgantara Batam. Sebab, menurutnya, sekolah semi militer telah melanggar UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Sebab, ditemukan tindak kekerasan ala militer dari pihak SMK ke sejumlah peserta didik. Anak-anak yang melanggar aturan akan dimasukan ke dalam sel tahanan. Bahkan, ada hukuman fisik dengan dalih penegakkan disiplin.
-
Bagaimana BRI Peduli ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? BRI terus berkomitmen untuk berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salahnya melalui dukungan berbagai bantuan maupun program-program untuk meningkatkan fasilitas dan infrastruktur yang layak dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah.
-
Apa yang dikatakan DPR tentang efek jera bagi pelaku tawuran pelajar? “Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,” jelasnya.
-
Kenapa kelas BPJS dihapus? Irsan mengatakan, untuk penyesuaian iuran ini masih perlu diskusi lebih lanjut.
-
Apa bentuk kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan? KPAI menilai segala bentuk kekerasan anak pada satuan pendidikan mengakibatkan kesakitan fisik/psikis, trauma berkepanjangan, hingga kematian. Bahkan lebih ekstrem, anak memilih mengakhiri hidupnya.
-
Apa yang dimaksud dengan pantun edukasi? Pantun edukasi dapat menjadi sebuah nasihat berharga baik anak yang masih menempuh pendidikan sekolah.
-
Apa yang ditemukan di Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Kota Medan? Kepolisian menemukan lima mayat di Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Kota Medan usai menggeledah kampus swasta tersebut.
"Dalam kasus SMK yang mempraktikkan disiplin semi militer, maka Kemendikbud atau Dinas Pendidikan harus mencabut izinnya karena sudah melanggar UU Sisdiknas," kata Nizar saat dihubungi merdeka.com, Kamis (13/9).
Menurut Nizar, tidak dibenarkan menghukum siswa yang melanggar aturan dengan menahannya dalam sel seperti penjara. Bila kenakalan siswa sudah melanggar pasal pidana, maka sebaiknya dilaporkan kepada pihak polisi.
"Sekolah tidak boleh membuat sel tahanan. Senakal apapun, anak didik tidak boleh dijebloskan ke dalam sel tahanan," tegasnya.
Ketua DPP Partai Gerindra ini menambahkan, jika pihak SMK tidak mampu mendidik siswa sesuai aturan pendidikan di Indonesia, lebih baik dikembalikan kepada orang tua.
"Bila pihak sekolah sudah tidak mampu mendidik anak tersebut, maka langkah yang arif adalah dengan mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya," tandasnya.
Diketahui, praktik kekerasan dialami sejumlah peserta didik sekolah setingkat SMA di Batam, Kepulauan Riau. Anak-anak yang melakukan kesalahan akan dihukum bak pelaku kejahatan. Di sekolah itu juga terdapat ruangan seperti sel, yang diperuntukkan bagi siswa melanggar aturan.
Temuan ini ramai diperbincangkan setelah diungkap Komisioner Komisi Perlindungan Anak (KPAI), Retno Listyarti. Data yang dia terima, seorang siswa inisial RS diborgol dan ditampar seseorang berinisial ED. ED yang disebut-sebut anggota polisi sehari-hari membina latihan fisik, baris berbaris hingga sering menginap di sekolah. ED juga menjadi pembina upacara.
"Siswa berinisial RS (17 tahun) yang diduga melakukan pelanggaran berat mengalami kekerasan. ED inilah yang diduga menjadi pelaku yang memborgol dan menampar ananda RS," kata Retno.
Kapolresta Barelang Kombes Hengki mengaku masih menyelidiki dugaan pelanggaran disiplin anggota Polres Barelang, juga tujuan dari pemborgolan tersebut. "Kita cek dulu apa tujuan memborgol siswa itu," kata Kombes Hengki.
Baca juga:
Kekerasan dialami siswa RS membongkar praktik semi militer di SMK Batam
DPR minta pemerintah bentuk tim untuk cek kekerasan di SMK semi militer
DPR minta pemerintah panggil & tegur pemilik SMK semi militer di Batam
Sekolah di AS minta izin orangtua untuk terapkan hukuman fisik bagi murid
Di SMK semi militer, siswa dilatih menembak dan kemudikan mobil dalmas