DPR Minta Panglima TNI Tegas pada OPM
Anggota Komisi I DPR Andreas Hugo Pareira geram dengan gerakan Organisasi Papua Merdeka. Selain menewaskan warga sipil, dan prajurit TNI/Polri, mereka juga sudah berani memproklamirkan perang terhadap Pemerintah Indonesia.
Anggota Komisi I DPR Andreas Hugo Pareira geram dengan gerakan Organisasi Papua Merdeka. Selain menewaskan warga sipil, dan prajurit TNI/Polri, mereka juga sudah berani memproklamirkan perang terhadap Pemerintah Indonesia.
"Kalau Panglima TNI masih tidak bereaksi, sebaiknya Presiden yang selama ini selalu memperhatikan penderitaan prajurit dan rakyat Indonesia perlu segera bertindak. Mereka sudah menewaskan rakyat sipil, prajurit TNI/Polri, bahkan berani merendahkan martabat bangsa," katanya, Kamis (28/3).
-
Bagaimana cara menyelesaikan konflik Papua, menurut para akademisi dan ahli? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
-
Kenapa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) didirikan? Pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia berawal dari adanya Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Dalam agresi tersebut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan oleh Belanda, sehingga menyebabkan vakum dan lumpuhnya pemerintahan.
-
Apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Papua? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Siapa yang mengemukakan perlunya masukan dari masyarakat dan ahli untuk menyelesaikan konflik Papua? “Kami sangat ingin mendengar masukan saran dan pandangan dalam mencari akar rumput permasalahan di tanah Papua serta memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi,” kata Yayan dikutip dari Liputan6.com.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
Politisi PDI Perjuangan ini meminta Panglima TNI bersikap tegas terhadap OPM. Dia menyayangkan jika anggota TNI-Polri terus menjadi korban dari kelompok separatis itu. Sementara, misi menghadapi separatis bersenjata yang telah memakan waktu hampir 4 bulan sampai sekarang belum juga membuahkan hasil.
Panglima TNI diminta fokus pada upaya penumpasan gerakan separatis bersenjata di Papua. Panglima jangan hanya sibuk dengan ikut mengkampanyekan mencoblos di pemilu 2019.
"Bisa dibayangkan bagaimana jadinya kalau seluruh prajurit TNI termasuk prajurit di Papua disibukan urusan pencoblosan mengikuti langkah Panglima TNI, lalu siapa yang mengurusi kelompok separatis bersenjata," katanya.
Seperti diketahui, kontak senjata antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua dengan Satgas Nemangkawi kembali pecah. Seorang anggota Brimob yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi meninggal dan dua lainnya luka berat usai terlibat baku tembak di Mugi, Kabupaten Nduga, Rabu (20/3).
Sebelumnya, tiga prajurit TNI juga gugur saat kontak tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua, Kamis (7/3) pagi. Tiga prajurit TNI yang gugur itu atas nama Serda Mirwariyadin, Serda Yusdin, dan Serda Siswanto Bayu Aji.
Baca juga:
Takut Teror KKB, 1.051 Warga Distrik Balingga Papua Mengungsi
Sering Ada Baku Tembak, Nduga Papua Dapat Pengamanan Khusus saat Kampanye Terbuka
Mabes Polri Beri Perhatian Khusus di Nduga saat Pemilu
Tewas Tertembak KKB Papua, Brimob Asal Nunukan Baru Dua Bulan Tugas di Nduga
Seorang Brimob Gugur Usai Baku Tembak dengan KKB di Nduga
Potret Miris Warga Nduga Papua, Mengungsi & Terlantar Akibat Kontak Senjata