DPR Nilai Perbedaan Data Kemiskinan Timbulkan Gejolak di Masyarakat
"Karena yang sudah mendapatkan bantuan dari menteri, tidak bisa mendapatkan bantuan lagi dari gubernur atau bupati. Masalahnya data yang digunakan berbeda, jadi ada masyarakat yang kecewa," kata Yandri
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengatakan berbagai macam bantuan sosial dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah menimbulkan gejolak di masyarakat karena terdapat perbedaan data kemiskinan yang menjadi acuan.
"Karena yang sudah mendapatkan bantuan dari menteri, tidak bisa mendapatkan bantuan lagi dari gubernur atau bupati. Masalahnya data yang digunakan berbeda, jadi ada masyarakat yang kecewa," kata Yandri dilansir Antara, Rabu (1/7).
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa yang menjadi kekhawatiran DPR terkait keterlibatan Ormas dan satpam dalam pengamanan Pemilu 2024? Sebab Sahroni melihat, akan ada saja oknum yang berpotensi menyalahgunakan program yang diinisiasi Polda Metro Jaya ini. “Jangan karena telah dilibatkan, jadi ada oknum yang ‘mentang-mentang’ dan menggunakan posisinya dengan semena-mena di lapangan. Untuk menekan masyarakat lah atau apa pun itu, malah hilang nanti esensi program ini," katanya.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
Waketum PAN itu mengatakan perlu ada kebijakan validasi dan verifikasi data kemiskinan yang menjadi rujukan penanganan kemiskinan di Indonesia. Selain itu, perlu ada penyelarasan antara kementerian/lembaga dalam menyempurnakan data terpadu kesejahteraan sosial. Menurut Yandri, harus ada satu indikator dalam menyempurnakan data tersebut.
"Kemudian, bagaimana kementerian/lembaga melakukan evaluasi indeks bantuan yang terintegrasi. Kalau evaluasi tidak tertata baik, mental masyarakat hanya akan bisa menerima bantuan saja. Ini bisa menjadi penyakit sosial yang berbahaya," tuturnya.
Yandri mengatakan Komisi VIII DPR telah menyetujui anggaran Kementerian Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan. Namun, ada anggaran di kementerian/lembaga lain yang juga untuk melakukan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial.
Karena itu, Yandri meminta kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar anggaran verifikasi dan validasi itu bisa disinergikan.
"Jangan masing-masing punya anggaran, tetapi hasilnya tidak sinkron. Kemiskinan adalah musuh bersama yang akan kita atasi dengan tertib data sesuai dengan kemampuan kita," katanya.
Komisi VIII DPR mengadakan rapat kerja bersama Menteri Sosial; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Dalam Negeri; Menteri Keuangan; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Menteri Keuangan dengan agenda verifikasi dan validasi data kemiskinan.
(mdk/ray)