DPR pertanyakan pemangkasan anggaran Kemenhan

Anggaran Kementerian Pertahanan tidak boleh dikurangi walau pun alasannya dikarenakan dampak ekonomi.

Komisi I DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, hari ini. Dalam rapat tersebut, Komisi I DPR menyampaikan keheranannya dengan anggaran bagi Kementerian Pertahanan yang dikurangi.

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais lantas iri dengan anggaran di bidang pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN. Tetapi, anggaran pertahanan malah dikurangi.

"Komisi I DPR agak-agak iri dengan sektor pendidikan yang anggarannya secara mandatory 20 persen dari APBN. Anggaran dana desa 10 persen dari dana transfer daerah," kata Hanafi dalam rapat tersebut, Senin (19/10).

Padahal, kata dia, anggaran Kementerian Pertahanan tidak boleh dikurangi walau pun alasannya dikarenakan dampak ekonomi yang memburuk. Atas dasar ini pula, dia mempertanyakan ke Sofyan Djalil langkah apa yang akan diambil agar anggaran bagi Kementerian Pertahanan tetap menjadi prioritas.

Menanggapi itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menyatakan bahwa pihaknya tetap akan mengupayakan anggaran bagi Kementerian Pertahanan tetap menjadi prioritas. Dia menyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) saat disusun tahun 2014 tersebut disusun berdasarkan optimisme pertumbuhan ekonomi akan naik. Namun, nyatanya, hal tersebut tak sesuai harapan.

"RPJMN disusun dengan target-target yang optimis. Tapi ada pelemahan di seluruh dunia. Tahun depan pun belum memberi harapan yang lebih baik," ujarnya.