DPR Pertanyakan Pemerintah soal Data Kebutuhan APD Tenaga Medis
Dia mencontohkan, kabar terbaru. yaitu seorang bayi berstatus Pasien Dalam Perawatan (PDP) di RSUD Buton Tengah, Sulawesi Tenggara akhirnya meninggal dunia pada Kamis (23/4) kemarin karena perawat terpaksa menjaga jarak dan tak mau mengambil risiko lantaran keterbatasan APD.
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan pemerintah harus punya data valid tentang kebutuhan Alat Perlindungan Diri (APD) bagi para tenaga medis dan kesehatan yang menangani pasien Covid-19. Dengan demikian upaya pemenuhannya dapat terpenuhi dengan baik.
Menurutnya, saat ini pemerintah belum memiliki data valid kebutuhan APD pada tenaga medis dan kesehatan Covid-19. Sehingga, masih sangat sering terdengar berita kekurangan APD di RS dan fasilitas kesehatan (faskes) di seluruh Indonesia.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Apa yang diminta DPR terkait keamanan CFD? “Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,” tambah Sahroni.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Bagaimana cara DPR agar polisi bisa bersikap bijak dalam menangani aduan selama Pilkada? Ya tapi pasti ada juga aduan yang bersifat politis. Misal pihak A merasa pihak B kebablasan atau hal-hal lainnya. Nah polisi harus cermat dalam menangani yang seperti itu.
-
Kenapa ARS ditetapkan sebagai DPO? ARS (20) ditetapkan sebagai DPO berdasarkan bukti rekaman video perusakan kantor gubernur yang viral beredar di tengah masyarakat dan media sosial.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
"Banyak terdengar juga keluhan hingga jeritan para tenaga medis yang menyuarakan kecemasan mereka berperang tanpa perlengkapan tempur yang memadai. Puluhan rekan sejawat mereka juga telah banyak yang gugur karena melayani pasien OTG tanpa APD," ujar Mufida, Sabtu (25/4).
Dia mencontohkan, kabar terbaru. yaitu seorang bayi berstatus Pasien Dalam Perawatan (PDP) di RSUD Buton Tengah, Sulawesi Tenggara akhirnya meninggal dunia pada Kamis (23/4) kemarin karena perawat terpaksa menjaga jarak dan tak mau mengambil risiko lantaran keterbatasan APD.
"Pemerintah punya data nggak tentang kekurangan APD ini dimana-mana?" kata dia.
Mufida menambahkan, banyaknya aksi penggalangan donasi di tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan APD ini patut disyukuri. Sebab, ini menunjukkan tingginya kepedulian sesama warga bangsa.
"Tapi ini juga jadi pertanyaan, kemana negara yang seharusnya berkewajiban memenuhi kebutuhan APD para tenaga medis ini?" tegas dia.
Karena itu, Mufida menekankan, pentingnya Kemenkes memastikan tersedianya data valid kebutuhan APD seluruh tenaga medis Covid-19 di Indonesia. Meliputi pakaian, caps, towel, masker, sarung tangan, pelindung kaki, pelindung tangan dan pelindung wajah (doodle).
"Harus ada hitungan totalnya berapa kebutuhan, berapa ketersediaan, bagaimana memenuhinya dan apa antisipasi atas kondisi terburuknya. Perlu rumusan rasio kebutuhan APD dengan jumlah pasien terbanyak," tegasnya.
Setelah ada hitungan tersebut, lanjut Mufida, Kemenkes bisa membuat jadwal periode pengadaannya. Prinsipnya, tidak boleh ada kekurangan APD, karena membuat resah para pejuang di garda terdepan perang melawan Covid-19 tersebut.
Selanjutnya, Mufida menambahkan, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan anggaran untuk pengadaan APD ini. Sehingga harus ada jaminan ketersediaan APD dan ada SOP dari hulu ke hilir di setiap tahapan dari bahan baku, produksi, distribusi sampai dengan harga jual.
"Pemerintah wajib hadir memberikan jaminan ketersediaan APD untuk semua faskes termasuk Faskes swasta dengan harga terjangkau," pungkas politikus PKS itu.
Baca juga:
Pesawat Hercules Jemput 140 Ribu APD dari Taiwan
Program Dana CSR, 17 Rumah Sakit di Indonesia Dapat Bantuan APD
RSD Wisma Atlet Terima Sumbangan APD Karya Narapidana Binaan
Aice Group Bersama GP Ansor Lakukan Misi Kemanusiaan Distribusikan APD Tenaga Medis
Lima Rumah Sakit di Kabupaten Tangerang Terima Bantuan APD dan Rapid Test
Dokter Gigi Gunakan APD untuk Antisipasi Penularan Covid-19