DPR soal Judi Online: Bersihkan Lantai Kotor Harus dengan Sapu yang Bersih
Pemberantasan judi online tidak bisa diserahkan hanya pada satu institusi saja
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto menilai, pergerakan dan korban judi online di Indonesia sudah masif. Karena itu, pemberantasan judi online tidak bisa diserahkan hanya pada satu institusi saja.
"Pemberantasannya perlu sinergi yang lebih utuh antara penegak hukum, masyarakat, dan pemerintah termasuk PPTAK, Kemenkominfo dan institusi lainnya," kata Didik.
Menurut dia, pemberantasan judi online harus secara menyeluruh, dari mulai hulu sampai hilir. Penegak hukum juga jangan segan-segan menindak tegas oknum di institusi negara yang terbukti terlibat judi online.
"Membersihkan lantai yang kotor harus dengan sapu yang bersih. Segera tangkap dan hukum berat para beking dan bandarnya," ujar Politikus Demokrat itu.
Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PKB Daniel Johan mengatakan, agar pemberantasan judi online lebih efektif, harus dengan target kinerja dan langsung dalam kendali presiden.
Namun, ketegasan penegak hukum tetap menjadi faktor utama.
- DPR Puji Langkah Awal Pemberantasan Judi Online, Turunkan Deposit Rp34,4 Triliun
- DPR: Satgas Judi Online Harus Tunjukkan Bukti Nyata Penindakan, Jangan Sekadar Retorika
- DPR Adukan Kasus Polwan Bakar Suami ke Menkominfo, Tegaskan Judi Online Masalah Serius!
- Anggota DPR: Masyarakat Bisa Semakin Rusak Karena Judi Online
"Karena menyangkut masa depan Indonesia. Bisa suram Indonesia emas bila judi dan narkoba secara masif merambah anak-anak muda, bahkan di bawah umur hingga ke desa-desa termasuk kelompok miskin," kata Daniel.