Eks Anggota Ombudsman Kritisi TWK KPK: Relevansi Pertanyaan Hingga Kompetensi Asesor
Alamsyah juga menyampaikan pertanyaan untuk Badan Kepegawaian Negara (BKN) selalu penyelenggara. Seperti apa metode yang digunakan untuk mem-profiling ribuan pegawai KPK, karena dirasakannya sangat tidak adil.
Pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) terus disorot. Mantan Anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih, juga ikut memberikan kritik.
Menurutnya, ada tiga masalah dalam proses TWK mulai dari relevansi pertanyaan, materi, hingga kompetensi asesor.
-
Kenapa TPS di Distrik Naikere rawan diserang KKB? Selain itu, kawasan Distrik Naikere rawan karena menjadi daerah perlintasan kelompok kriminal bersenjata (KKB)," tutur dia seperti dilansir Antara.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang ditemukan di TKP? Petugas Polsek Denpasar Selatan mengamankan sejumlah barang bukti di TKP. Bukti yang diamankan berupa KTP, kartu nikah, dompet warna cokelat, Kartu Indonesia Sehat, kartu vaksin covid, dan kabel catok rambut warna hitam yang dipakai melilit leher korban.
-
Mengapa kantor Wali Kota Semarang digeledah oleh KPK? Asep menyebut bahwa penggeledahan dilakukan setelah tim penyidik menemukan adanya kasus korupsi pengadaan hingga pemerasan di lingkungan Pemkot Semarang.
-
Kenapa Kaesang datang ke KPK? "Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan tapi inisiatif saya dan saya tadi juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat," kata Kaesang kepada wartawan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/9).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
"Satu, masalah relevansi pertanyaan-pertanyaan itu, materi. Kedua, metode. Ketiga, kompetensi asesor," katanya dalam diskusi diskusi virtual dengan tema 'Nasib KPK Setelah TWK', Sabtu (29/5).
Alamsyah menilai pertanyaan yang muncul dalam materi TWK banyak yang terlalu dipaksakan. Padahal belum tentu relevan dengan kondisi saat ini.
"Saya enggak yakin 5 tahun lalu ada pertanyaan tentang FPI ini kan baru dekat-dekat," ungkapnya.
Dia juga menyampaikan pertanyaan untuk Badan Kepegawaian Negara (BKN) selalu penyelenggara. Seperti apa metode yang digunakan untuk mem-profiling ribuan pegawai KPK, karena dirasakannya sangat tidak adil.
"Apakah semua harus diperlakukan sama? Tidak. Ada yang didatangi aparat tertentu, dicek rumahnya. Apakah 1.000 orang dicek? Tidak mungkin. Ini kan sudah jadi pertanyaan tentang metode, valid atau enggak, bias kepentingan atau enggak," bebernya.
Alamsyah juga mempertanyakan independensi asesor yang ditunjuk BKN. Sebab dia menilai, hal tersebut sudah melanggar etika.
"Asesor tidak memenuhi ketentuan, melanggar etik tertentu, berarti maladministrasi. Kalau materi tidak standar sama juga maladministrasi," ungkapnya.
Baca juga:
'Negara Berhak Melakukan TWK, Tapi Pertanyaan Harus Relevan dan Terukur'
Novel Sebut Pegawai KPK Gagal TWK Distigma Orang Bermasalah Bentuk Penghinaan
PGI Minta Jokowi Turun Tangan Selamatkan KPK dan Pegawai Dipecat Gagal TWK
Novel Baswedan: TWK Adalah Upaya yang Sudah Ditarget
Pimpinan KPK Ungkap Ada Satu Pegawai Nilai Merah Tetap Dibina