Empat Orang Ditangkap Saat Transaksi BBM Pakai Jeriken
Masing-masing yang ditangkap polisi adalah Rudi Hartono (34), seorang sopir warga Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian tiga operator SPBU bernama Dedi Anwar (24), Risal Ismail (20) dan Muhammad Asnang (19).
Tiga operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan seorang sopir diamankan polisi di wilayah Kabupaten Barru, Sulsel, Minggu (16/1) malam. Mereka dibekuk usai bertransaksi pembelian bahan bakar jenis premium menggunakan jeriken di SPBU di Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.
Masing-masing yang ditangkap polisi adalah Rudi Hartono (34), seorang sopir warga Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian tiga operator SPBU bernama Dedi Anwar (24), Risal Ismail (20) dan Muhammad Asnang (19).
-
Dimana pengecekan stok BBM dan elpiji dilakukan? Pengecekan tersebut dilakukan di SPBU simpang PT Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida dan agen elpiji, PT Tendano.
-
Bagaimana cara pemerintah menghemat BBM? Luhut meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat BBM mulai 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.
-
Di mana Pertamina Patra Niaga akan memindahkan fasilitas penerimaan BBM dan Avtur? Adapun dalam kerjasama ini, Pelindo sebagai pengembang kawasan Benoa akan menyediakan lahan, alur pelayaran, fasilitas dermaga, fasilitas oil transfer equipment, fasilitas HSSE, serta Lindung Lingkungan Perairan untuk digunakan Pertamina Patra Niaga dalam kegiatan penerimaan BBM dan Avtur melalui dermaga di Benoa Utara.
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan kelancaran penyaluran BBM? “Hari ini kami melakukan audiensi dengan Bapak Gubernur Bengkulu. Kami, BPH Migas bersama dengan Pertamina Patra Niaga, memberikan informasi dan berdiskusi langkah-langkah untuk memitigasi agar penyaluran BBM di Bengkulu lancar dan terkendali. Alhamdulillah, ada beberapa poin yang akan kami lakukan bersama,” tuturnya, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis (15/8/2024).
-
Apa saja komponen dalam jual beli BBM? Dalam jual beli BBM, lanjutnya, terdapat tiga komponen, yaitu Pajak PPN, PBBKB, dan Iuran BPH Migas. Ketiga komponen tersebut merupakan kontribusi para pelaku usaha kepada negara atas hasil pengelolaan kekayaan negara.
-
Bagaimana cara untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi dalam kelompok kolektif? “Kalaupun pada saat melakukan transaksi pembelian ini diwakilkan kepada satu orang dalam anggota tersebut, maka anggota konsumen pengguna yang lain wajib melampirkan surat rekomendasi kepemilikan masing-masing,” tegas Harya.
Kapolres Barru, AKBP Burhaman mengatakan, mereka ditangkap setelah bertransaksi pembelian premium menggunakan jeriken. Kemudian ditampung di mobil modifikasi memuat bak penampungan kapasitas 600 liter.
Dia menambahkan, transaksi itu terbongkar setelah menerima laporan dari warga beberapa waktu lalu. Dugaan pelanggarannya, selain pembelian dengan gunakan jerigen juga karena membeli BBM bersubsidi jumlah banyak untuk dijual kembali ke warga.
Setelah laporan diolah dan dipertajam, akhirnya unit Resmob Satuan Reskrim Polres Barru dibantu personel Polsek Mallusetasi mengamankan pelaku penyalagunaan BBM bersubsidi itu.
"Dari keterangan yang berhasil digali dari pelaku, ternyata tindakan penyalahgunaan BBM ini sudah berlangsung lama dengan melibatkan beberapa operator hingga pengawas SPBU dengan membayar Rp 150 ribu tiap 1 kali isi. Selain di SPBU Bojo, para pelaku juga membeli BBM di SPBU sekitar seperti SPBU Kupa dan SPBU Cilellang," kata Burhaman saat dikonfirmasi merdeka.com, Senin (17/12).
Modusnya, tambah Kapolres Barru ini, BBM tersebut diperoleh dari SPBU Bojo dengan cara membelinya gunakan harga subsidi. Kemudian akan dibawa ke wilayah Kabupaten Polman, Sulawesi Barat untuk dijual lagi ke masyarakat menggunakan jasa pertamini.
"Keterangan pelaku yang diamankan bahwa mereka dikoordinir oleh lelaki Agus, seorang pedagang warga Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, Propinsi Sulbar. Satu nama ini akan kita dalami perannya," ujarnya.
Pasal pelanggaran yang disangkakan ke pelaku, kata AKBP Burhaman, adalah UU RI No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, pasal 55 bahwa setiap orang yang menyalahgunakan dan atau meniagakan BBM yang disubsidi pemerintah dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar.
Baca juga:
BBM jenis Premium hilang dari 1.094 SPBU, ini penjelasan pemerintah
Semakin menipis, konversi BBM ke BBG perlu disegerakan
Pemprov DKI: Kartu RFID cegah kongkalikong para sopir truk
Menteri ESDM sayangkan cadangan BBM Pertamina hanya untuk 22 hari
Pemerintah bebaskan kapan Pertalite mulai dijual Pertamina
Pertamina: Pasokan BBM dan LPG saat Ramadhan dan lebaran aman!
Pakai RFID, Pertamina klaim Ahok bakal hemat besar anggaran BBM DKI