Firli Soal Tahanan KPK Terima Vaksin Covid-19: Saya Kira Layak
Dia menyebut, vaksin diberikan kepada para tahanan sebagai wujud kepedulian negara terhadap keselamatan masyarakat, termasuk para tahanan. Apalagi, menurutnya, selama ini sudah ada 20 dari 64 tahanan KPK yang terpapar Covid-19.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri angkat bicara soal tahanan KPK yang mendapat vaksin Covid-19. Dia menyebut, seluruh pihak yang berinteraksi di KPK laik menerima vaksin, termasuk para tahanan.
"Saya kira layak kalau seandainya kita melakukan vaksin terhadap pegawai KPK dan semua pihak yang berinteraksi di KPK, termasuk jurnalis," katanya dalam konferensi pers daring penandatanganan perjanjian kerja sama antara BUMN dan KPK, Selasa (2/3/2021).
-
Bagaimana Firli Bahuri bisa menjadi Ketua KPK? Seperti diketahui, Firli terpilih secara aklamasi sebagai ketua KPK oleh Komisi III DPR pada 2019 lalu.
-
Siapa yang menggantikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK sementara? Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango berpose sesaat sebelum memberi keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/11/2023). Sebelumnya Presiden Joko Widodo, melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara.
-
Kenapa KPK dianggap tidak etis memberikan bantuan hukum kepada Firli Bahuri? Menurut Alex, tak etis lembaga antikorupsi memberi bantuan hukum terhadap tersangka korupsi."Bantuan hukum kemarin sudah kami sampaikan bahwa KPK tidak memberikan bantuan hukum, tetapi kami akan menfasilitasi kalau terkait dengan permintaan dokumen-dokumen," kata Alex. "Kalau perkara yang menyangkut korupsi itu, ya tentu tidak etis juga sebagai lembaga penegak pemberantasan korupsi membela dari tersangka korupsi. Jadi waktu itu disimpulkan seperti itu," Alex menambahkan.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang disita KPK dari Bupati Labuhanbatu? Dalam OTT Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, KPK menyita uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi Firli Bahuri? Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan siap menjadi saksi meringankan bagi Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo alias SYL.
Dia menyebut, vaksin diberikan kepada para tahanan sebagai wujud kepedulian negara terhadap keselamatan masyarakat, termasuk para tahanan. Apalagi, menurutnya, selama ini sudah ada 20 dari 64 tahanan KPK yang terpapar Covid-19.
Para tahanan kerap berinteraksi dengan sejumlah pegawai KPK, dalam ini tim penyidik dan lainnya. Sehingga pemberian vaksinasi dirasa perlu demi meminimalisasi penularan Covid-19 dalam Rutan KPK.
"Kenapa, 20 tahanan dari 64 kena Covid-19, sementara tahanan tersebut memiliki aktivitas interaksi tinggi dengan penyidik, penuntut umum, jaksa dengan hakim, pengacara, keluarga," jelasnya.
Firli mengatakan, pemberian vaksin terhadap tahanan KPK agar penularan Covid-19 di KPK tak semakin tinggi. Apalagi, KPK termasuk dalam klaster penularan tertinggi di DKI Jakarta.
"Kalau tahanan tidak dilakukan vaksin, angka yang kena Covid-19 bisa 31 persen, dan mungkin tertinggi. Tidak ada di tempat lain kecuali KPK," ujarnya.
Sebelumnya, pemberian vaksin terhadap tahanan KPK mendapat kritikan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Institut for Criminal Justice Reform (ICJR), dan pengamat Kriminologi yang juga mantan Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala.
Mereka tak mempermasalahkan vaksin dilakukan terhadap para tahanan KPK. Namun demikian, menurut mereka para tahanan di rutan dan lapas yang over kapasitas yang seharusnya menerima vaksin terlebih dahulu.
Adrianus malah beranggapan pemberian vaksin terhadap para tahanan KPK terkesan memberikan perhatian lebih kepada para pelanggar hukum kelas elite tersebut.
"Tindakan memvaksin tahanan KPK memberikan kesan bahwa jauh lebih penting memberikan perhatian kepada pelanggar hukum kelas elite tersebut ketimbang mendahulukan puluhan juta orang yang taat hukum (law abiding people), yang kini tengah sabar menanti antrian vaksin," kata Adrianus.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Belajar Tatap Muka di Solo Dimulai Juli, Vaksinasi Guru Dikebut
Kilas Balik Pertama Kali Kasus Covid-19 Muncul di RI, Diumumkan Langsung Presiden
Pelaku Usaha di Nusa Dua & Ubud Butuh 120 Ribu Dosis Vaksin Covid-19
Arsy Sembuh Covid-19, Ini Momen Harunya Peluk Kangen Anang Hermansyah
VIDEO: Bertahan Dihantam Pandemi
Wagub DKI: Tidak Usah Berebut, Semua akan dapat Vaksinasi Covid-19