Hanura sebut hak angket kasus e-KTP bisa timbulkan kecurigaan publik
Penggunaan hak angket justru akan menimbulkan kecurigaan publik dan konflik kepentingan. Hal ini karena hak angket bisa dianggap sebagai upaya untuk melindungi anggota-anggota DPR yang diduga menerima aliran dana e-KTP.
Wasekjen Partai Hanura Dadang Rusdiana menyarankan agar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menghormati proses hukum kasus e-KTP yang tengah berjalan ketimbang mengusulkan hak angket. Menurutnya, kasus e-KTP tidak perlu dimasukkan ke ranah politik melalui hak angket.
"Kalau Hanura berpandangan lebih baik kita menghormati proses hukum yang ada. Tidak usah masuk ke ranah politik melalui penggunaan hak angket," kata Dadang saat dihubungi, Senin (13/3).
Penggunaan hak angket, kata dia, justru akan menimbulkan kecurigaan publik dan konflik kepentingan. Hal ini karena hak angket bisa dianggap sebagai upaya untuk melindungi anggota-anggota DPR yang diduga menerima aliran dana e-KTP.
"Justru ketika masalah e-KTP ditarik ke wilayah politik melalui hak angket maka akan menimbulkan kecurigaan pada rakyat bahwa DPR akan membentengi elite-elite tertentu. Itu yang harus kita hindari," terangnya.
Sebelum menggunakan hak angket, DPR harus melihat parameter masalah yang akan diselidiki. Apabila masalah yang terjadi tergolong besar dan merugikan masyarakat secara luas maka penggunaan hak angket tepat dilakukan.
"Itu lah kan hak angket itu ada parameternya. Kalau masalah tersebut termasuk masalah strategis dan berdampak luas, maka itu tepat kalau DPR menggunakan hak angket," pungkasnya.
Baca juga:
Kasus korupsi e-KTP, Yasonna Laoly disebut terima USD 84.000
Setya Novanto penuhi panggilan KPK terkait korupsi e-KTP
Pemkab Banyumas cetak 62.931 surat keterangan pengganti KTP
Kasus e-KTP, KPK kembali periksa politikus Golkar Agun Gunandjar
Mendagri era SBY usai diperiksa KPK terkait korupsi e-KTP
-
Apa saja kasus korupsi yang berhasil diungkap Kejaksaan Agung yang mendapat apresiasi dari DPR? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa yang dikatakan oleh Agus Rahardjo terkait kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).