Imigrasi Pernah Minta Kominfo Back Up Data PDN tapi Tak Direspons

Dirjen Imigrasi Silmy Karim mengungkapkan pihaknya meminta Kominfo untuk memback up data yang ada di PDN pada sekira bulan April 2024 atau dua bulan sebelum serangan siber.

"File kita itu ada 800 yang secara PDN ada back up-nya itu 200. Nah bulan April kita menyurati Kominfo, untuk meminta back up dibuatkan replika bulan April," ucap Silmy saat jumpa pers, Jumat (28/6).

Silmy mengatakan, permintaan mereka kala itu tidak direspons Kemenkominfo. Dia pun meminta kepada jajarannya untuk tetap meng-update berkala lewat back up pada internal Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim).

"Yang jelas bulan April kita sudah minta untuk dibuatkan replika (tidak ada klausul back up data). Memang tidak dijawab. Makanya kita siapkan di Pusdakim," ujarnya.

Permintaan back up data pada PDN itu bukannya tanpa sebab.

Pihak Imigrasi beralas-an saat melakukan pengecekan, mereka tidak menemukan data back up yang seharus-nya disediakan PDN.

"Di situ kan kita minta ngecek-ngecek memastikan, nah kita baru tahu itu kan beberapa waktu setelah mengirim surat. Asumsi kita PDN menyediakan mirror. Seandainya punya mirror juga naruhnya di mana, karena itu kan masih PDNS gitu kan," ujarnya.

Meski demikian, Silmy mengatakan untuk persoalan back up data telah diatasi dengan data internal yang tersimpan pada Pusdakim.

Karena itulah pelayanan keimigrasian kini telah berjalan 100 persen.

"Dari 800 hanya ada 190 (dari backup PDN), yang bisa dipakai 7 untuk menghidupkan kembali kurang. Makanya kita pakai itu aja pudakim gak papa ada gap, tapi kan masalah waktu kita bisa isi,” ucapnya.

Namun, Silmy enggan menyalahkan siapa pun pihak atas serangan siber ini. Dia mengatakan semua pihak kementerian dan lembaga kini sedang berupaya untuk fokus dalam pemulihan.

"Ya nggak mungkin (saya menilai) saya gitu. Jago juga dipepet nih haha. Sudahlah (Jangan cari kesalahan), sesama bis kota enggak boleh saling menyalip," ujar Silmy.

Silmy mengatakan, mereka lebih pantas untuk memberikan masukan, termasuk kepada dia dan jajarannya. "Itu yang bisa ngomong kayak gitu pengamat, bisa lah. Saya gak bisa," ujarnya.

Setelah mengetahui adanya serangan siber yang menyasar PDN lalu mengganggu pelayanan keimigrasian. Pihaknya fokus untuk proses pemulihan menggunakan data yang telah tersimpan dalam Pusdakim.

"Makanya arahan saya, di internal, kita siapkan sendiri. Jangan pernah menggantungkan nasib kita itu kalau belum pasti kita bisa survive. Karena yang kita harus pertaruhkan itu adalah kepercayaan publik," ujarnya.

"Kita tidak bisa menerangkan kepada publik atau menyalahkan institusi lain, enggak bisa. Publik itu harus dikasih layanan yang terbaik. Sudah kuncinya itu. Atas dasar itulah saya melakukan beberapa keputusan dan tentu atas izin pimpinan. Ya jadi pemimpin itu risikonya kan itu," sambung dia.

Sementara untuk sisi kerugian finansial, Silmy menyatakan bahwa pihaknya tidak mengalami menghitungnya, melainkan hanya fokus untuk memberikan pelayanan masyarakat.

"Kalau dari sisi finansial kita kan organisasi pemerintah tidak menghitung dalam hak kerugian tentu di sini kita hanya masalah waktu dan pressure karena pelayanan publik. Pada akhirnya tidak ada pembatalan semua penerbangan masuk, jadi kalau ditanya rugi tidak ada. Kalau terkait komplain masyarakat iya,” tuturnya.

Silmy mengakui dari kejadian ini telah menjadi pelajaran untuk mempersiapkan backup data secara realtime.

Upaya itu perlu dilakukan agar proses pemulihan bisa lebih cepat, bahkan hanya dalam hitungan jam

"Ini ke depan kita siapkan mirror sehingga nantinya ketika ada serangan siber kita hanya dibutuhkan waktu 1 jam. Kalau kemarin kan 2 hari (data tidak real time) itu yang saya bilang hikmah," ujarnya.

"Itu pun yang paling cepat di antara yang lain. Kita ibaratnya veteran perang siber babak belur, tapi aman sehat," tambah dia.

Sekedar informasi, beberapa hari lalu Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) sempat down karena serangan siber.

Hal itu telah dibenarkan pihak Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Akibatnya sejumlah layanan pemerintah terganggu, salah satunya keimigrasian yang harus dijalankan saat itu dengan cara manual. Langkah itu ditempuh, sebagai usaha darurat untuk proses pemulihan pelayanan.