Ini penyebab pencairan kompensasi lahan Tol Soker molor

Ini penyebab pencairan kompensasi lahan Tol Soker molor. Ia menyebut, apapun pekerjaan tol, dasarnya adalah pembebasan tanah. Presiden Jokowi, lanjut dia, telah menargetkan, pada 2018 nanti tol Trans Jawa dari Jakarta hingga Surabaya sudah bisa digunakan.

2017-05-02 12:59:47

Ketua Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono Kementerian PUPR, Agung Sutarjo mengatakan untuk segera mencarikan solusi secepatnya, terkait tuntutan penyelesain kompensasi 35 warga terdampak, di Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Demikian diungkapkan Agung, saat menemui warga yang melakukan aksi blokade pintu masuk Tol Soker, di Desa Klodran, Colomadu, Karanganyar, Selasa (2/5) pagi.

"Saya akan segera carikan solusi terbaik, secepatnya. Warga sudah berkorban merelakan tanahnya dibangun jalan tol. Kenapa pembebasan lahan birokrasinya diperhambat seperti ini. Saya pasti akan laporkan kondisi ini, kalau perlu sampai Dirjen Pertanahan, kalau perlu, pak Menteri tahu sekalian," tegas Agung.

Permasalahan kompensasi lahan terdampak, diakui Agung, mejadi permasalahan yang kompleks. Pihaknya bertekat untuk secepatnya menyelesaikan permasalahan tanah tersebut selesai. Tak hanya satker, namun ia mengakui sejumlah rekanan proyek pembangunan jalan tol terhenti akibat banyaknya permasalahan lahan yang bermasalah.

"Dari awal kita sebenarnya ingin permasalahan lahan ini cepat selesai. Yang paling bertanggung jawab masalah ini sebenarnya adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pembebasan lahan. Kami sudah tanyakan ke PPK, ternyata memang banyak hambatan. Tapi hambatannya apa hanya mereka yang tahu. Kami juga sangat berterimakasih untuk semua warga yang rela menyerahkan tanahnya untuk dikerjakan dulu proyek tol. Sebenarnya kami sedih, warga yang sudah setahun mengharap (mendapat kompensasi) tapi malah kondisinya seperti ini, kami sangat berterimakasih, masyarakat sudah berkorban untuk mendukung proyrek Negara ini," ujar Agung.

Dengan munculnya permasalahan tersebut, ia berharap pihak terkait, khususnya BPN (Badan Pertanahan Nasional) mengerti dan mempercepat urusan masyarakat. Ia juga meminta agar birokrasi tidak berliku-liku, seperti diperintahkan Presiden Joko Widodo.

"Mbok biroklasi itu jangan memperhambat. Wong Pak Jokowi, Presiden Jokowi saja minta yang perlu kita terobos ya kita terobos, jangan berliku-liku, itu lho. Saya bukan membela kepentingan salah satu pihak, saya membela kepentingan masyarakat. Jalan tol ini lebaran harus bisa fungsi juga. Desember nanti, khususnya yang wilayah Jawa Tengah, harus bisa operasional," ucapnya geram.

Ia khawatir jika permasalahan lahan tak segera dituntaskan, pembangunan jalan Tol Soker tak akan selesai pada waktunya. Ia menyebut, apapun pekerjaan tol, dasarnya adalah pembebasan tanah. Presiden Jokowi, lanjut dia, telah menargetkan, pada 2018 nanti tol Trans Jawa dari Jakarta hingga Surabaya sudah bisa digunakan.

"Saya berharap, apa yang menjadi tuntutan masyarakat ini bisa didengar pihak yang mengurusi tanah. Saya sebagai pelaku fidik, intinya ya menyesalkan kenapa masalah tanah ini belum selesai. Karena bukan hanya titik ini, di daerah Ngasem, Ngesrep, Dibal, Klodran dan lainnya masih banyak titik-titik lahan yang belum bebas. Saya harapkan, permaalahan ini tidak menghambat percepatan program jalan tol yang dicanangkan oleh bapak Presiden Jokowi," tandasnya.

Baca juga:
Terkendala pembebasan lahan, proyek Tol Soker terancam molor
Kompensasi lahan belum dibayar, warga Boyolali ancam tutup Tol Soker
Warga Boyolali tutup Tol Soker tuntut ganti untung segera dibayar
Lahan kian sempit, Indonesia butuh regulasi pertanahan
Soal lahan tak lagi dominan, bikin infrastruktur diklaim lebih cepat

(mdk/rhm)