KaBIN tanggapi santai warning Australia larang warganya ke Indonesia

"Tapi kan saya tidak bisa informasikan ke anda mau garap bagaimana."

Komisi I DPR menggelar rapat kerja dengan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Sutiyoso. Rapat yang membahas anggaran tersebut digelar secara tertutup.

Sutiyoso tak mau ambil pusing ketika ditanya soal warning pemerintah Australia yang melarang warganya ke Indonesia. Sebabnya, Indonesia dianggap Australia sebagai sarang radikalisme.

"Tapi kan saya tidak bisa informasikan ke anda mau garap bagaimana. Kami sudah mengerti sebelum mereka. Deteksi terus dari Pemda DKI Jakarta. Itu saja yang bisa saya jelaskan, bukan barang baru berita itu bagi kami," kata Sutiyoso di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/2).

Sutiyoso mengakui, kewenangan BIN untuk menangkap terorisme dan pihak-pihak yang menyebarkan radikalisme masih sangat terbatas. Oleh sebab itu, kata dia, menjadi wajar bila BIN mendorong agar dilakukan revisi UU Terorisme.

"Cuma kan seperti yang diketahui undang-undang belum memungkinkan nangkapin orang seperti itu," jelas Sutiyoso.

"Itu lah yang kami minta revisi undang-undang itu, baik oleh kepolisian BIN tidak punya kewenangan itu. Tapi sekarang kami tahu lah jaringan-jaringan itu," tandasnya.

Sebelumnya diketahui, pemerintah Australia mengeluarkan travel warning atau larangan bepergian bagi warganya yang akan ke Indonesia. Sebab, Indonesia dianggapnya memiliki resiko tinggi dan akan adanya serangan terorisme yang melanda Indonesia.

Baca juga:
Tak mau Indonesia jadi Timur Tengah, Luhut kumpulkan lurah & camat
Pemerintah mau tambah waktu penahanan terduga teroris jadi 30 hari
Pemerintah Australia tak larang warganya berkunjung ke Indonesia
Luhut & Kapolri minta peringatan Australia tak dibesar-besarkan
Seskab: Indonesia jadi role model dunia karena tangani teror Sarinah
Ancaman terorisme, Australia tidak melarang warganya ke Indonesia
Disebut danai aksi, Australia getol beri info Indonesia soal teroris