Kasihan Jokowi dimaki soal kurs rupiah, Misbakhun minta BPK audit BI
"Begitu rupiah jatuh, yang dimaki-maki Presiden. Jangan sembunyi atas nama independensi," kata Misbakhun.
Bank Indonesia mendapat kritik keras karena dianggap belum bekerja dengan maksimal untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap USD. Selama ini, pemerintah yang kena cela atas penurunan nilai tukar rupiah, padahal BI yang belum maksimal melaksanakan tugasnya.
Kritikan itu muncul dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur BI Agus Martowardoyo, dan Menteri Bappenas Sofyan Djalil, di Jakarta, Senin (21/9).
Anggota Komisi XI DPR, M Misbakhun, menjelaskan dirinya melihat ironi besar ketika Presiden Jokowi mengumumkan soal paket kebijakan ekonomi demi mengundang investasi. Di saat yang sama, Gubernur BI Agus Martowardoyo mengumumkan Paket Kebijakan menstabilkan nilai tukar.
Masalahnya, dari beberapa kebijakan yang dibuat BI, hanya satu yang cukup fungsional, menyangkut perubahan batas penukaran valas.
"Padahal berapa besar sih pengaruh kebijakan itu? Bapak Agus Martowardoyo bilang kebijakan BI sophisticated. Saya pikir jangan presiden kita yang baik itu terpengaruh dengan klaim-klaim seakan hebat. Bagi saya, tak ada yang baru dengan kebijakan BI," kata Misbakhun.
"Soal nilai tukar ini, saya tak melihat upaya Anda (BI) yang sungguh-sungguh dan luar biasa. BI bilang akan hadir di pasar dan mengintervensi. Kehadirannya di mana? Buktinya rupiah masih 14.500 terhadap USD. Anda masih berikan angka patokan Rp 13.200 per-USD untuk asumsi makro RAPBN 2016. Sementara sekarang saja Rp 14.500. Yang benar saja," tegas Misbakhun.
Karena itulah dia meminta agar Komisi XI DPR secara tegas memasukkan kesimpulan rapat meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit Bank Indonesia. Baginya, BI mengada-ada bila menolak diaudit dengan alasan takut strategi diketahui orang luar dan mengganggu independensi.
"Begitu rupiah jatuh, yang dimaki-maki Presiden. Jangan sembunyi atas nama independensi," kata Misbakhun.
"BI tak boleh jadi negara di dalam negara. Karena banyak bisnis di BI dimainkan Yayasan Karyawan BI. Makanya ini perlunya audit ini. DPR bisa meminta BPK melaksanakannya," tandas Misbakhun.
Baca juga:
Jokowi tambah utang Rp 60,9 triliun dari Bank Dunia dan ADB
JK wacanakan impor beras, mentan tunggu instruksi Presiden Jokowi
Presiden Jokowi dipastikan melakukan lawatan ke AS bulan depan
Cerita Gubernur Papua ngamuk gara-gara aksi menteri Jokowi
Jokowi: Jangan lagi buat kantor bupati, wali kota, gubernur mewah
Intip Jokowi ke bawah tanah tinjau bor 'Antareja' MRT
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa yang menjadi sorotan utama Presiden Jokowi tentang pangan di Indonesia? Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah menyoroti permasalahan pangan di Indonesia, bahwa permintaan selalu meningkat karena populasi yang terus bertambah.