Kasus BLBI, auditor BPK sebut tak ada audit soal piutang petambak
Jaksa penuntut umum pada KPK kembali menghadirkan sejumlah saksi pada sidang kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) oleh Syafruddin Arsyad Temenggung selaku mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
Jaksa penuntut umum pada KPK kembali menghadirkan sejumlah saksi pada sidang kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) oleh Syafruddin Arsyad Temenggung selaku mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Kali ini, auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan keterangannya sebagai saksi.
Arif Agus, auditor BPK mengatakan sejak tahun 2002 hingga 2006 tidak ada audit yang dilakukan instansinya terhadap kinerja BPPN menangani pinjaman utang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kepada petani tambak melalui PT Dipasena Citra Darmaja (CDC).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana Hendarman Supandji menyeleksi Jaksa untuk menangani kasus BLBI? Hendarman menegaskan, padahal sudah menyeleksi ketat 35 jaksa unggulan dan tahan banting untuk menangani kasus BLBI.
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Bagaimana caranya aset BLBI dimanfaatkan? Aset-aset sitaan itu diberikan kepada Mahkamah Agung, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Ombudsman RI.
-
Apa itu teks argumentasi menurut KBBI? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teks argumentasi adalah alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan.
-
Kapan kasus DBD di Jakarta mencapai puncaknya? Trend kasus DBD akan meningkat pasca El Nino dan pola kenaikan per bulannya khas pada musim penghujan dan sama dari tahun ke tahun akan mulai meningkat Desember, puncak April, lalu kembali turun," terangnya.
Ia pun tak tahu menahu saat jaksa mengonfirmasi perihal hasil audit BPK terhadap BPPN di tahun 2002. Dalam audit itu terdapat audit soal piutang BDNI kepada petani tambak tersebut.
"Baca audit 2002 terkait BPPN?" tanya jaksa Wayan kepada Arif saat menjadi saksi untuk terdakwa Syafruddin di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (26/7).
"Baca," jawab Arif.
"Apa temukan soal petambak?" tanya jaksa.
"Tidak ingat pak," ujarnya.
Arif menegaskan saat ia menjadi auditor di BPK tahun 2006 tidak pernah ada audit yang menyinggung piutang petani tambak tersebut.
"Jadi dari 2002 sampai 2006 enggak ada audit detail soal utang petambak?" konfirmasi jaksa.
"Iya," ujarnya.
Diketahui saat krisis melanda Indonesia, sejumlah bank mengalami gonjang-ganjing akibat penarikan uang oleh nasabah secara serentak. Agar tidak menimbulkan kerugian berkelanjutan, negara menggelontorkan dana BLBI kepada sejumlah obligor dengan total keseluruhan Rp 144 triliun, BDNI termasuk di dalamnya.
Seiring berjalannya waktu BDNI dengan kepemilikan saham terbesar adalah Sjamsul Nursalim dianggap misrepresentatif karena membebankan piutang ke petani tambak PT Dipasena, Darmaja dan PT Wachyuni Mandira yang tidak mampu menyelesaikan kewajiban utang.
Sjamsul pun diwajibkan bertanggung jawab membayar Rp 4,58 sebagaimana aset yang dilimpahkan BDNI ke perusahaan tambak tersebut. Namun, belum selesai Sjamsul menyelesaikan kewajibannya, Syafruddin menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap BDNI.
Ia pun didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Baca juga:
Kuasa hukum tegaskan Sjamsul Nursalim tak akan lari
Tahun 2004, Yusril prediksi Kepala BPPN sampai pegawai bisa terjerat hukum
Mantan tim bantuan hukum KKSK bersaksi di sidang korupsi SKL BLBI
Kuasa hukum beberkan awal Sjamsul Nursalim terbelit skandal BLBI
Boediono akui ada rapat kabinet bahas penghapusan utang Sjamsul Nursalim
Politikus Gerindra hadiri sidang terdakwa kasus BLBI