Kasus Lahan di Tangerang, Warga Laporkan Balik Camat dan Anggota Satpol PP

Usai enam warga ditetapkan sebagai tersangka perusakan, kini giliran Camat Asnawi dan anggota Satpol PP Kecamatan Pakuhaji dilaporkan ke polisi dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang hingga kriminalisasi.

2022-09-02 15:43:05

Kasus lahan berujung perusakan portal di depan jalan masuk menuju lahan wisata persawahan di Desa Kramat, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang berlanjut. Usai enam warga ditetapkan sebagai tersangka perusakan, kini giliran Camat Asnawi dan anggota Satpol PP Kecamatan Pakuhaji dilaporkan ke polisi dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang hingga kriminalisasi.

Pelaporan tersebut tertuang dalam surat laporan polisi LP/B/1204/VIII/2022/SPKT/PMJ/Restro Tangerang Kota, pada Rabu 31 Agustus 2022 kemarin.

Zevrijn Boy Kanu, kuasa hukum warga menegaskan bahwa pelaporan polisi terhadap Camat Asnawi dan anggota Satpol PP bernama Jamaludin itu, lantaran tindakan kesewenang-wenangan pejabat Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang melaporkan enam orang warga hingga penetapan tersangka oleh Polres Metro Tangerang kota.

"Benar oleh tim kami Pak Camat dan anggota Satpol PP Kecamatan, kami laporkan balik atas perbuatan kesewenag-wenangan yang dia lakukan terhadap warganya sendiri, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat itu sangat kental dan mengesankan warga dikriminalisasi oleh pamongnya, sendiri," kata kuasa hukum warga, Boy Kanu saat dikonfirmasi Jumat (2/9).

Menurut Boy, pelaporan polisi oleh kecamatan Pakuhaji sebenarnya sangat tidak berdasar. Apalagi barang bukti yang dituduhkan dibongkar paksa warga tidak diketahui keberadaannya.

"Untuk itu mereka yang melaporkan enam warga dengan pasal 421 KUHP. Mereka kita laporkan balik juga dengan pasal 266 tentang dugaan keterangan palsu. Karena mereka sebut, warga kami telah merusak barang, tapi sampai saat ini barang tidak bisa dibuktikan di mana," katanya.

Selain dua pasal tadi, kuasa hukum warga juga melaporkan pejabat camat dan anggota Satpol PP kecamatan, terkait dugaan perampasan hak kemerdekaan orang lain.

"Kemudian Pasal 333 ini perampasan hak kemerdekaan. Itu portal dan plang penutupan atau blokade enggak bisa masuk keluar, ini jelas merusak hak orang. Persoalannya kan IMB, loh kalau IMB itu bangunannya dihancurin bukan akses masuk rumahnya, tanpa pemberitahuan tanpa segel. ini yang bener bener membuat kita kecewa," terangnya.

Boy menambahkan dalam perkara ini juga tim kuasa hukum melaporkan adanya upaya penghilangan barang bukti. Di mana sampai saat ini tidak terdapat sama sekali barang bukti yang ditunjukan atas tuduhan perusakan.

"Dan ada pasal 221, ini yang mengerikan. menghilangkan barang bukti. Ini yang membuat kami melaporkan balik Asmawi dan Jamaludin. Kita akan buktikan ini ada oknum yang bermain ada indikasi Pak Camat dikondisikan, dikendalikan oleh oknum mafia tanah yang ada. Bukti lain ada ratusan hektare diperlakukan sama ada yang dilakukan seperti hal yang sama. ini tidak bisa dibiarkan," tegasnya.

Boy memastikan bahwa seluruh sangkaan pasal pidana yang dia laporkan ke Polres Metro Tangerang, telah terpenuhi semua unsurnya. Apalagi pagi ini, pihak kecamatan Pakuhaji, kembali kembali memasang portal besi di jalan Kramat, akses menuju Padi-padi piknik ground itu.

"Kita dizalimi. Kemarin dia bilang kita rusakin palang ini dan menghilangkan palang ini. Tapi hari ini palang ini muncul lagi dan dia pasang secara terang-terangan," pungkas dia.

Baca juga:
Update Masalah Tanah SMPN 1 Sentani usai Jokowi Perintah 'Selesaikan'
Gaya Sederhana Jokowi, Lihat Demo saat Kunker Langsung Turun Cari Solusi
Video Viral Gerbang Sekolah Di Las, Siswa SD Tak Bisa Masuk 'Buka, Buka, Buka'
Akses Rumahnya Tertutup Tembok, Warga Pulogadung Pilih Pindah
Miris, Dua Ruangan SD di Makassar Disegel Ahli Waris dan Perpustakaan Dibobol Maling
Siswa Sekolah di Rumah Atap Terpal, Sengketa Lahan SD di Pamekasan Masih Berlanjut

(mdk/cob)