Kepala BNPT sebut kelompok JAD dan JAT belum tersentuh deradikalisasi
Kepala BNPT sebut kelompok JAD dan JAT belum tersentuh deradikalisasi. Program deradikalisasi, kata Suhardi, ditujukan kepada napi terorisme atau orang yang pernah pergi ke negara konflik untuk menjadi teroris.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius menepis anggapan program deradikalisasi gagal. Program deradikalisasi BNPT tengah menjadi sorotan pasca rentetan bom bunuh diri dan aksi teror di sejumlah lokasi di Indonesia.
Mulai dari Mako Brimob, 3 gereja di Surabaya, Sidoarjo sampai Mapolda Riau. Suhardi menjelaskan, kelompok Jemaah Ansharut Daulah (JAD) dan Jemaah Ansharut Tauhid (JAT) yang diduga menjadi pihak yang bertanggungjawab atas seluruh aksi teror tersebut belum tersentuh program deradikalisasi BNPT.
-
Apa yang diusulkan BNPT terkait tempat ibadah? Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan dilakukan pengawasan atau kontrol terhadap tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia.
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.
-
Siapa yang mengatakan bahwa BNPT berperan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045? Atas pencapaian BNPT itu, pendiri ESQ Leadership Center Ary Ginanjar Agustian menyebut BNPT berperan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Apa yang dijamin Heru Budi terkait TK Gudang Peluru? "Enggak ada. Dari awal enggak ada niatan itu (gusur)," kata Heru Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, memastikan tidak bakal menggusur Taman Kanak-kanak (TK) Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan karena aktivitas revitalisasi taman di kawasan tersebut.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Program deradikalisasi, kata Suhardi, ditujukan kepada napi terorisme atau orang yang pernah pergi ke negara konflik untuk menjadi teroris.
"Jadi jangan dipikir JAD JAT itu, oh ini deradikalisasi gagal. Dari mana gagalnya, mereka (JAD-JAT) bukan narapidana teroris. Jadi jangan sampai salah penafsiran ya. Itu yang perlu saya klarifikasi sedikit," kata Suhardi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (17/5).
Sementara itu, program deradikalisasi baru bisa dilakukan kepada para tersangka teror yang sudah ada divonis oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap serta disebar ke seluruh lapas.
Saat ini, sudah ada 600 lebih eks napiter yang telah bebas
"Saat ini sudah 600 lebih mantan napiter yang sudah di luar, di masyarakat. Nah di situ sudah ada 128 napiter yang sudah ikut bersama kami BNPT sebagai narasumber ikut aktif dalam program-program deradikalisasi," tegasnya.
"Dari 600 lebih itu, ada 3 yang mengulangi perbuatanya, yakni bom Thamrin, bom Cicendo, dan bom Samarinda," sambung Suhardi.
Untuk itu, Suhardi meminta kepala-kepala daerah untuk aktif memonitor 600 lebih mantan napiter yang saat ini sudah bebas. Sebab, lanjut dia, BNPT tidak bisa memonitor sendiri.
BNPT perlu bekerjasama dengan lembaga terkait untuk mengawasi eks napiter agar tidak kembali melakukan gerakan dan menyebarkan paham radikal ke masyarakat.
"Ya itu kita minta perannya. Tapi kita juga monitor, tapi kan tidak bisa semuanya. Sekarang sudah berapa ratus yang pulang dan sebagainya. Ini yang perlu kita monitor, memang ada bibit-bibit yang perlu kita waspada," tandasnya.
Baca juga:
Marak aksi teror, pemerintah belum berniat tambah dana penanggulangan terorisme
Aksi teror marak, Fadli Zon minta Polri, BIN dan BNPT dievaluasi
Gerindra minta KaBIN dan Kepala BNPT dicopot, ini reaksi Istana
Cegah terorisme, Kemenag dialog dengan orang terpapar paham radikal
Eks kepala BNPT sebut Polri-TNI amankan negara tak perlu pusing dengan UU