Ketua DPR minta pemerintah bangun pusat unggulan kelautan di daerah
Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan sudah saatnya pemerintah membangun pusat-pusat unggulan kelautan di seluruh pelosok tanah air. Hal tersebut harus dilakukan agar cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia bisa segera terwujud.
Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan sudah saatnya pemerintah membangun pusat-pusat unggulan kelautan di seluruh pelosok tanah air. Hal tersebut harus dilakukan agar cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia bisa segera terwujud.
"Cita-cita Presiden Jokowi membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia harus kita dukung penuh. Indonesia harus menjadi negara maritim yang maju, kuat, mandiri serta berperan dalam menjaga perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan amanat konstitusi kita," ujar Bamsoet.
-
Kapan Domba Batur resmi diakui oleh Kementerian Pertanian? Persilangan ini kemudian menghasilkan galur baru yang diakui secara resmi oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2011.
-
Bagaimana cara Panglima Laot menjaga ketertiban di laut? Kemudian, Panglima Laot berhak menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara nelayan di laut agar tidak terjadi konflik berkepanjangan. Artinya, mereka berperan sebagai penengah dan juga pengadil.
-
Apa yang dilakukan Presiden Soekarno di Pesanggrahan Kotanopan? Presiden Soekarno kala itu sempat melakukan pidato singkat untuk mempersatukan masyarakat Sumatra yang ingin merdeka.
-
Kapan Suku Rejang tiba di pesisir barat Sumatera? Mereka diduga berlayar melintasi lautan dan menepi di pesisir barat Sumatera pada abad ke-2.
-
Kapan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) dibentuk? Dilansir dari kanal YouTube Bimo K.A, Daerah Istimewa Kalimantan Barat terbentuk pada tahun 1946.
-
Kapan Soeharto bertugas di Sulawesi Selatan? Soeharto dan keluarga BJ Habibie sudah saling kenal dan dekat sejak tahun 1950. Kala itu, Soeharto berdinas di Sulawesi Selatan dan kebetulan rumah BJ Habibie tepat di depan markasnya, Brigade Mataram.
Hal itu dia sampaikan dalam Seminar 'Konsepsi Strategis Pengembangan Potensi Maritim Nasional dalam Mewujudkan Cita-cita Poros Maritim Dunia Menuju 100 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia' di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/4).
Hadir dalam acara ini Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Sosial Idrus Marham serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Bamsoet menjelaskan, Indonesia ditakdirkan sebagai bangsa kepulauan atau bangsa maritim. Sebab, lebih dari dua per tiga wilayah negara Indonesia terdiri dari laut. Potensi sumber daya laut Indonesia juga sangat besar, yakni mencapai Rp 17 ribu triliun per tahun.
"Di laut ada cadangan minyak dan gas yang besar, potensi kekayaan ikan yang luar biasa, pariwisata laut yang memesona, bahkan ombak dan gelombang dapat dijadikan sumber energi listrik yang sangat potensial. Kekayaan sumber daya laut yang besar itu harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," kata Bamsoet.
Karenanya, lanjut Bamsoet, diperlukan terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta teknologi di bidang kelautan. "Teknologi kemaritiman harus diperkuat. Riset, pendidikan dan pengembangan di bidang kelautan harus dikembangkan. Industri di bidang kemaritiman, perkapalan dan pelayaran harus pula dikembangkan secara maksimal," tuturnya.
Politisi Partai Golkar ini memberikan apresiasi besar kepada Presiden Joko Widodo yang menjadikan laut sebagai halaman depan dalam pembangunan nasional. Presiden Jokowi dinilai mempunyai visi besar di bidang kemaritiman dengan meletakkan dasar-dasar pembangunan kelautan yang kuat, terutama dengan program tol laut.
"Selama berpuluh-puluh tahun, konsep dan pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia tidak mengarah ke laut. Dapat dikatakan pembangunan kita lebih berorientasi pada continental heavy. Seolah-olah lupa bahwa bangsa kita adalah bangsa pelaut. Kita patut bersyukur saat ini memiliki Presiden yang memiliki visi besar di bidang kemaritiman," tutur Bamsoet.
Bamsoet menegaskan, DPR akan memberikan dukungan penuh agar pembangunan di bidang kelautan dan kemaritiman dapat terwujud. "Sebagai lembaga penyusun undang-undang dan anggaran, DPR tidak perlu diragukan lagi komitmennya untuk memberikan dukungan penuh mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia," ujarnya.
Mantan Ketua Komisi III DPR RI mengingatkan, pembangunan kemaritiman bukan hanya kewajiban pemerintah dan DPR saja. Namun, merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia.
"Masyarakat bukan sekedar obyek dalam pembangunan kemaritiman. Tetapi juga subyek yang turut menentukan berhasil atau tidaknya kita menjadi negara maritim yang hebat. Pembangunan yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat adalah jati diri demokrasi yang kita kembangkan bersama dewasa ini," pungkas Bamsoet.
Baca juga:
Menko Luhut minta dukungan Polandia agar sawit RI bisa tetap masuk Eropa
Gelar rakornas, PDIP dukung Indonesia jadi poros maritim dunia
Menko Luhut ajak pengusaha kembangkan sektor kemaritiman RI
Menteri Susi terbitkan buku saku panduan membawa Indonesia jadi poros maritim dunia
RI-Nauru sepakat kerja sama bidang maritim dan sumber daya kelautan
Indonesia kembali terpilih jadi anggota Dewan IMO 2018-2019