Ketua KPK Ingatkan Wagub Jabar soal Praktik Gratifikasi
Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengenai praktik gratifikasi. Orang nomor satu di lembaga antirasuah itu berharap pejabat publik tidak terkecoh dengan hadiah-hadiah yang tidak jelas asal usulnya.
Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengenai praktik gratifikasi. Orang nomor satu di lembaga antirasuah itu berharap pejabat publik tidak terkecoh dengan hadiah-hadiah yang tidak jelas asal usulnya.
Menurut Firli, banyak pejabat penyelenggara negara belum memahami jenis tindakan yang termasuk dalam ranah perbuatan korupsi. Saat kasus mengemuka dan masuk pemeriksaan, sering kali pejabat yang terlibat mengaku tidak menerima gratifikasi dengan alasan hanya menerima hadiah.
-
Bagaimana Firli Bahuri bisa menjadi Ketua KPK? Seperti diketahui, Firli terpilih secara aklamasi sebagai ketua KPK oleh Komisi III DPR pada 2019 lalu.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Siapa yang menggantikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK sementara? Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango berpose sesaat sebelum memberi keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/11/2023). Sebelumnya Presiden Joko Widodo, melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara.
-
Kenapa KPK dianggap tidak etis memberikan bantuan hukum kepada Firli Bahuri? Menurut Alex, tak etis lembaga antikorupsi memberi bantuan hukum terhadap tersangka korupsi."Bantuan hukum kemarin sudah kami sampaikan bahwa KPK tidak memberikan bantuan hukum, tetapi kami akan menfasilitasi kalau terkait dengan permintaan dokumen-dokumen," kata Alex. "Kalau perkara yang menyangkut korupsi itu, ya tentu tidak etis juga sebagai lembaga penegak pemberantasan korupsi membela dari tersangka korupsi. Jadi waktu itu disimpulkan seperti itu," Alex menambahkan.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
Padahal ada beberapa pasal yang mengatur hal ini, di antaranya Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 12 huruf a dan b hingga Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Firli juga menyoroti Pasal 11 yang menyebut orang atau pejabat publik yang menerima hadiah, meski tidak tahu, tetap terlibat. Poinnya, pihak yang memberikan hadiah tahu bahwa sasarannya memiliki kewenangan.
"Misalnya nih Pak Wagub, ada yang dateng ke rumah, ngobrol dan tinggalin (tas). Pas dibuka oleh Pak Uu ternyata uang, tidak lapor. Itu gratifikasi," ucap dia saat memberi penyuluhan mengenai antikorupsi di Lapas Sukamiskin Bandung, Rabu (31/3).
"Pak Uu tidak berbuat apa-apa tapi si pemberi tahu bahwa Pak Uu adalah Wakil Gubernur," ucap dia.
Di tempat yang sama, Uu Ruzhanul Ulum mengakui banyak pejabat pemerintah atau pejabat negara belum mengetahui secara utuh soal aturan tindak pidana korupsi. Karena itu, penyuluhan dari lembaga antirasuah sangat penting dalam mengedukasi dan menjadi pengingat bagi pejabat publik menghindari praktik korupsi sekecil apa pun.
"Kami juga yakin para pejabat yang baru ini tentang definisi korupsi yang ada tujuh itu kayanya tidak terlalu memahami," kata dia.
Baca juga:
Datangi Lapas Sukamiskin, Ketua KPK Beri Pesan Khusus untuk Narapidana
Anas Urbaningrum dan Setnov Tak Masuk Dalam Program Penyuluhan Antikorupsi KPK
Ketua KPK Ingin Napi Korupsi Jadi Agen Antikorupsi
Diperiksa KPK, Notaris & Pihak KJPP Dicecar Soal Pengadaan Lahan Rumah DP Nol Rupiah
Diperiksa KPK, Yandri Susanto Dicecar Soal Dugaan Terima Kuota Paket Bansos
KPK Periksa Staf Grup Hukum BCA Terkait Kasus Korupsi Pembangunan Jalan di Bengkalis