Ketua MPR sebut kepala daerah suka gusur seenaknya bukan Pancasilais
Ketua MPR sebut kepala daerah suka gusur seenaknya bukan pancasilais. Menurut Zulkifli, saat ini banyak kepala daerah yang menjalankan kebijakan tidak merujuk pada Pancasila dan Undang-undang. Dia mengingatkan kepala daerah selalu berpegang pada 4 pilar bangsa, yakni Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar sosialisasi 4 pilar bersama Badan Koordinasi Pimpinan Masyarakat Paguyuban Sumatera Bagian Selatan. Ketua MPR Zulkifli Hasan mengingatkan kepada seluruh kepala daerah memegang teguh 4 pilar bangsa, yakni Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika, dan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Zulkifli menyinggung banyak kepala daerah yang menjalankan kebijakan tidak merujuk pada Pancasila dan Undang-undang. Semisal, kebijakan pemerintah daerah dalam menggusur permukiman tanpa didahului dialog dengan warganya.
"Misalkan menggusur rumah rakyat seenaknya itu bukan Pancasilais dan melanggar undang-undang," kata Zulkifli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/3).
Namun, tidak sedikit pula kepala daerah yang mengedepankan dialog sebelum melakukan penggusuran, semisal Presiden Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Wali kota Solo. Misalkan saja, saat Jokowi hendak menggusur salah satu pasar di Solo, Jokowi terlebih dahulu melakukan negosiasi dengan para pedagang.
"Ini Ketua MPR ngomong bukan sembarangan lho. Sesuai data," jelasnya.
Untuk itu, Ketum PAN ini mengingatkan pentingnya 4 pilar kebangsaan bagi kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya. 4 pilar dinilai penting agar kepala daerah tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki.
"Jadi 4 Pilar itu penting, apalagi masyarakat banyak yang menilai kalau seorang kepala daerah itu adalah raja-raja kecil untuk memperkaya diri karena banyak juga kepala daerah yang dipanggil KPK," terangnya.
Dalam acara ini, hadir sejumlah Gubernur dari provinsi di wilayah Sumatera bagian selatan di antaranya, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rustam Effendi, Gubernur Provinsi Bengkulu Ridwan Mukti,Gubernur Prov. Jambi Zumi Zola Zulfikar, Gubernur Provinsi Lampung Ridho Ficardo, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Alex Noerdin yang diwakili oleh Wakil Gubernur Syahrial Oesman dan Bupati/ Walikota beserta rombongan masing-masing.
Hadir pula, Hadir juga Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah M Saleh.
Baca juga:
Ketua MPR tak setuju RI banyak kirim tenaga kerja wanita ke Saudi
Ketua MPR sebut kedatangan Raja Salman berdampak besar bagi RI
Ketua MPR: Negara harus hadir dan membela Siti Aisyah
Ketua MPR harap Pilkada serentak tak mengorbankan suku dan ras
SBY disadap, Ketua MPR sebut 'Kita tunggu respons penegak hukum'
Ketua MPR: Ormas anti Pancasila silakan keluar dari Indonesia
Ketua MPR sebut kebijakan Donald Trump diskriminatif dan rasis
-
Bagaimana Zulkifli Hasan mendorong perkembangan UMKM? Dirinya kembali menambahkan, bahwa UMKM lokal akan bisa lebih berkembang melalui e-commerce."Kamu semua bisa jualan bahkan sampai ke luar negeri, semuanya ada lengkap kan? Kaya mas Ardi ini sampai diajarin buka toko dan pakai fitur-fitur di Kampus Shopee, jadi omset bisa tambah banyak," tambah Zulkifli Hasan.
-
Mengapa Zulkifli Hasan menekankan pentingnya UMKM? Mendag Zulhas menjelaskan sektor UMKM memiliki peran strategis dan besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara. “UMKM menopang masa depan ekonomi Indonesia, kenapa? Karena 64% bisnis di Indonesia berasal dari UMKM, Kuncinya UMKM maju, ekonomi maju.” jelas Zulhas.
-
Siapa yang menyerahkan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya kepada Pemerintah Republik Indonesia? Hal tersebut diawali dengan penandatanganan dokumen-dokumen peralihan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya dari tangan Co Batavia en Ommenlenden kepada Basis Co Jakarta Raya.
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Kapan Teuku Muhammad Hasan menjabat sebagai Gubernur Sumatera? Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945, Teuku Muhammad Hasan diangkat menjadi Gubernur Sumatera I dengan ibukota Medan.
-
Kapan M. Hasan menjabat sebagai Kapolri? Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Mohamad Hasan adalah seorang Kepala Kepolisian Republik Indonesia di era Orde Baru (1971-1974) dan pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia dari tahun 1974 hingga 1978.