Komisi I ingin revisi UU soal pertahanan dan keamanan negara

Komisi I ingin revisi UU soal pertahanan dan keamanan negara. Politisi PDIP tersebut menambahkan, terkait masalah perizinan senjata, persoalan ini perlu perbaikan dengan undang-undang yang jelas supaya pihak terkait memiliki aturan tidak membingungkan.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai buntut dari polemik isu pengadaan senjata perlu revisi undang-undang terkait pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, perbaikan antara komunikasi dan koordinasi antar lembaga pemerintah juga perlu diperbaiki.

"Mari kita atur dulu dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 2 bahwa dalam sistem pertahanan dan keamanan negara dalam keadaan perang maka komponen utama adalah TNI dan Polri," tuturnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (3/10).

Politisi PDIP tersebut menambahkan, terkait masalah perizinan senjata, persoalan ini perlu perbaikan dengan undang-undang yang jelas supaya pihak terkait memiliki aturan tidak membingungkan.

"Bukan tumpang tindih saya kira aturan-aturannya masih ada yang bolong yang harus diperbaiki. Misalnya yang standar militer jangan hanya Permen (peraturan menteri), paling tidak standar untuk seluruh Indonesia untuk militer dan Polri dibuatkan aturan pemerintahnya," lanjutnya.

Menurutnya, supaya tidak gaduh kembali perlu dikuatkan sistem koordinasi antar lembaga dan ditertibkan aturan perundang- undangan yang dibutuhkan. "DPR siap membuatnya apabila itu merupakan UU," tutupnya.

Baca juga:
Komisi III dan Komisi I DPR koordinasi panggil Panglima TNI & Kapolri
Pimpinan DPR sesalkan koordinasi tak baik Panglima TNI dan Menko Polhukam
Polri tunggu arahan Wiranto soal isu pembelian senjata
Taufik Kurniawan mau Panglima TNI & Kapolri duduk bareng di DPR bahas isu senjata
Ryamizard: Pembelian senjata harus ada izin dari Menteri Pertahanan