Komisi III DPR kecam arogansi Kejagung geledah PT Victoria Sekuritas
"Itu sangat gegabah. Artinya ketidakhati-hatiannya membawa dampak kerugian bagi orang," kata John.
Anggota Komisi III dari Fraksi Golkar DPR, John Kenedy Aziz menyayangkan sikap arogansi yang ditunjukkan penyidik Kejaksaan Agung terhadap PT Victoria Sekuritas Indonesia. Penyidik Kejagung menggeledah kantor PT VSI dalam perkara dugaan korupsi pengalihan hak atas piutang (cessie) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Menurut John, seharusnya tiap penyidik mampu memahami peraturan penggeledahan dan penyitaan aset. Sebab hal yang terangkum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut menjadi dasar acuan.
"Saya pikir sungguh sangat saya sayangkan kalau seumpama seorang penyidik tidak mengerti atau mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum tentang penggeledahan itu. Seharusnya KUHAP itu di luar kepala dia itu, harusnya dia sudah pintar," kata John saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Selasa (18/8).
Dalam penggeledahan itu, penyidik tak mau menunjukan indentitas dan mengizinkan pihak perusahaan mendampingi. Tidak hanya itu, alamat penggeledahan di surat Kejagung pun berbeda dengan yang tertera di PN Jakarta.
"Itu sangat gegabah. Artinya ketidakhati-hatiannya membawa dampak kerugian bagi orang. Menghentikan penggeledahan itu dan kalau itu membawa kerugian pada orang lain, ya secara gentleman harus minta maaf pada yang bersangkutan, kalau itu memang salah geledah," kata John
Sedangkan bagi korban yang haknya terampas, John menyatakan bahwa bisa menuntut para penyidik melalui praperadilan.
"Kalau itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, si tergeledah, atau korban bisa mengajukan praperadilan. Jadi kalau seumpama ada penyidik salah geledah, sekarang sudah gak zamannya, sekarang zamannya terbuka menuntut dan dituntut sangat terbuka. Jadi saya pikir kalau seumpamanya ada pihak penyidik dalam hal ini kejaksaan salah dalam melakukan penggeledahan, tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai dengan protapnya, harus dikembalikan hak orang itu," terangnya.
Diberitakan sebelumnya, Direktur PT Victoria Sekuritas Indonesia (PT VS), Yangky Halim menegaskan bahwa penggeledahan di kantornya salah alamat. Dia menjelaskan, perusahaan yang dipimpinnya berbeda dengaen Victoria Securities Internasional Corporation (VSIC), perusahaan berbadan hukum asing di British Virgin Island ini yang berkaitan dengan kasus BPPN itu, bukan perusahaannya.
"Tim yang mengaku satgasus dari Kejaksaan Agung tidak menunjukan atau memberikan identitas," ujar
Yangky dalam surat pengaduannya kepada DPR yang diterima merdeka.com, Selasa (18/8).
"Beberapa identitas yang tidak ditunjukkan, antara lain surat perintah penggeledahan. Serta izin penggeledahan dan penyitaan dari pengadilan negeri setempat," kata dia.
Tidak hanya itu, proses administrasi perihal penggeledahan ini juga rupanya tidak sesuai dengan prosedur. Misalnya saja alamat penggeledahan yang tercantum dalam surat permohonan penggeledahan ke PN Jakarta Pusat berbeda dengan surat penggeledahan versi Kejaksaan Agung.
Berdasarkan surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diperoleh merdeka.com, tertulis jika Kejagung melayangkan surat untuk menggeledah kantor Victoria Securities International Corporation yang terletak di Panin Bank Center lantai 9, jalan Jend Sudirman Kav 1 Senayan Jakarta.
Kemudian yang kedua, diperuntukkan juga untuk kantor PT Victoria Securities di gedung Panin Bank, Senayan lantai 2, jalan Jenderal Sudirman, Senayan.
Sementara surat penggeledahan versi Kejagung, tertulis penggeledahan bertempat di Kantor Victoria Securities Lt 8 Panin Tower, Gedung Senayan City.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
-
Apa saja kasus korupsi yang berhasil diungkap Kejaksaan Agung yang mendapat apresiasi dari DPR? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Dimana DPR mengapresiasi kinerja Kejagung? Hal itu disampaikannya dalam rangka penganugerahan Adhyaksa Awards 2024 yang dihadiri Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin serta Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto, Jumat (5/7) malam.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Di mana pelantikan anggota DPRD Jateng berlangsung? Ayah dan anak secara bersamaan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah periode 2024-2029 terpilih yang dilantik pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jateng, Semarang, Selasa.
Baca juga:
Komisi III DPR sesalkan Kejagung salah geledah PT Victoria Sekuritas
Dugaan salah prosedur Kejagung, Fadli minta Jokowi evaluasi Prasetyo
DPR dalami dugaan salah prosedur Kejaksaan Agung di kasus BPPN
Geledah PT Victoria Sekuritas, surat Kejaksaan Agung salah alamat
Kantor digeledah, Direktur Victoria Sekuritas sebut Kejagung arogan
Kasus BPPN, Kejagung disebut salah geledah kantor Victoria Sekuritas
Kejagung sudah periksa 10 saksi kasus korupsi PT VS