KPU Pastikan Tak Ada Kebocoran Data Penduduk Indonesia
Viryan sudah melakukan koordinasi dengan Kemenkominfo dan lembaga lainnya untuk mencari kebenaran kabar tersebut.
KPU memastikan tidak ada kebocoran jutaan data penduduk Indonesia. Sehingga ini bertentangan dengan informasi yang diungkapkan akun Twitter Under The Breach (@underthebreach).
"Data KPU sebagaimana saya sampaikan tidak bocor. Data DPT 2014 yang salah satunya ditampilkan adalah data yang bulan November 2013. Data format PDF adalah data yang diserahkan KPU kepada pihak eksternal sesuai Pasal 38 ayat 5, UU 8 tahun 2012," kata Komisioner KPU Viryan Aziz, Rabu (22/5).
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, data yang bocor dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan data DPT.
-
Bagaimana modus pencurian data pribadi dengan KTP biasanya dilakukan? Modus pencurian data pribadi yang banyak digunakan ialah pemberian hadiah, memenangkan undian, komisi, pembelian produk dengan harga khusus hingga tawaran kerja. "Saat ini permintaan data pribadi dapat menggunakan berbagai macam modus," kata Friderica dalam akun Instagram @ojkindonesia, dikutip Selasa (23/7).
-
Apa yang dilakukan para hacker terhadap toko penjara? Para peretas memanipulasi daftar harga di toko penjara, menurunkan harga barang menjadi jauh di bawah nilai normalnya.
-
Apa yang diminta oleh hacker dalam serangan ransomware di Server Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi membenarkan adanya serangan ransomware pada server Pusat Data Nasional (PDN). Bahkan, kata dia, pelaku meminta tebusan senilai USD 8 juta. "Iya, menurut tim (minta tebusan) USD 8 juta," kata Budi Arie kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6).
-
Siapa saja yang menawarkan jasa hacking? Pekerja keamanan siber yang tidak puas dengan kondisi kerja dan gaji yang kurang memadai mulai menawarkan layanan mereka di web gelap, termasuk pengembang kode dan ahli kecerdasan buatan (AI).
-
Bagaimana hacker di kasus PDNS 2 memberikan kunci dekripsi data? Ransomware yang mengatasnamakan Brain Cipher ini mengumumkan mengembalikan kunci deskripsi kepada pemerintah Indonesia.
Dia pun kembali menegaskan, tidak ada data KPU sama sekali yang di hack oleh siapapun. "DPT Pemilu 2019 tidak sampai 200 Juta. Data DPT di KPU RI tidak kena hack," ujarnya.
Viryan sudah melakukan koordinasi dengan Kemenkominfo dan lembaga lainnya untuk mencari kebenaran kabar tersebut.
"BSSN dan Cyber Crime Mabes Polri. Koordinasi dengan 3 lembaga (BSSN, Polri, dan Kemenkominfo)," tuturnya.
Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menuturkan, pihaknya sudah berkali-kali meminta KPU mengelola data dan menjaga kerahasiaannya.
"Tugas utama Dukcapil Kemendagri dalam pemilu dan pilkada adalah memberikan DP4 kepada KPU. Sejak penyerahan DP4, Dukcapil Kemendagri meminta KPU berkomitmen mengelola data dengan menjaga kerahasiaan data pribadi," tutur Zudan.
"Itulah mengapa Dukcapil Kemendagri setelah pemilu 2014 meminta kepada KPU agar NIK dan No KK diganti dengan tanda bintang. NIK dan NO KK tidak perlu ditampakkan agar tidak disalahgunakan untuk pendaftaran kartu prabayar dan untuk membuat KTP elektronik palsu," lanjutnya.
Zudan menuturkan, tidak ada kebocoran data dari Dukcapil. "Kami sudah memeriksa data centre, log dan trafficnya. Alhamdulillah semua tidak ada masalah," tutupnya.
Baca juga:
Data Kependudukan DIY Tahun 2013 Beredar Luas di Internet
KPU Pastikan Tak Ada Kebocoran Data Penduduk Indonesia
Kominfo Selidiki Dugaan Data Kependudukan di KPU Bocor
Data Penduduk di KPU Diduga Bocor, Kemendagri Pastikan Datanya Aman
Data Kependudukan Diduga Bocor, Ini Kata KPU
Evi Novida Ginting Dinilai Masih Bisa Kembali Jadi Komisioner KPU